 |
| SOSOK: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi - Foto Dok Diskominfo Kalsel |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi menekankan pentingnya kecepatan respons dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan. Langkah cepat diperlukan untuk mencegah kebakaran meluas sekaligus mengurangi kebutuhan sumber daya dalam proses pemadaman.
Penegasan itu disampaikan Kristomei saat melakukan kunjungan kerja di Banjarbaru, Senin (19/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau penanganan karhutla di daerah dan mengidentifikasi kebutuhan yang dapat didukung pemerintah pusat.
Menurut Kristomei, waktu menjadi faktor penting dalam penanggulangan kebakaran. Semakin lama api tidak tertangani, semakin besar potensi perluasan wilayah terdampak dan semakin banyak sumber daya yang dibutuhkan.
“Hitungannya adalah waktu. Jam per jam, menit per menit, kita harus segera merespons. Jangan sampai api semakin luas sehingga penanganannya membutuhkan waktu lebih lama dan sumber daya yang lebih banyak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, peninjauan langsung diperlukan untuk mengetahui langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan. Informasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan dukungan tambahan sesuai kebutuhan penanganan.
Kristomei juga menegaskan bahwa penanggulangan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan unsur terkait lainnya perlu memperkuat koordinasi agar upaya pemadaman berjalan lebih efektif.
Pelaporan kondisi terkini dari lapangan juga diperlukan untuk membantu menentukan langkah berikutnya. Karakteristik wilayah, kondisi kebakaran, serta kebutuhan personel dan peralatan menjadi pertimbangan dalam penyaluran dukungan.
Selain mempercepat pemadaman langsung, BNPB juga menyiapkan upaya berbasis teknologi untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan, termasuk melalui operasi modifikasi cuaca (OMC).
Dalam keterangannya, Kristomei menyebut teknologi yang disebut iceberg sebagai bagian dari upaya yang diarahkan untuk membantu membuka kondisi atmosfer yang tertutup asap sebelum pelaksanaan OMC. Namun, mekanisme teknis dan penerapan teknologi tersebut masih perlu diperjelas berdasarkan keterangan resmi BNPB.
Ia menjelaskan, OMC direncanakan menggunakan natrium klorida (NaCl) untuk membantu proses pembentukan presipitasi atau turunnya hujan. Hujan diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kering dan mendukung upaya pemadaman kebakaran.
Menurut Kristomei, pendekatan serupa sebelumnya telah diterapkan di Sulawesi Selatan. BNPB berencana mencoba kembali upaya tersebut di wilayah Kalimantan sebagai bagian dari penanganan karhutla.
Meski demikian, efektivitas modifikasi cuaca bergantung pada kondisi atmosfer dan ketersediaan awan yang mendukung. Karena itu, pelaksanaannya memerlukan penilaian teknis sebelum operasi dilakukan.
Dalam kesempatan tersebut, Kristomei juga menyinggung adanya tawaran bantuan dari sejumlah negara tetangga untuk penanganan karhutla. Namun, ia belum memerinci negara yang menawarkan bantuan, bentuk dukungan yang disampaikan, maupun keputusan mengenai pelibatan pihak asing.
BNPB berharap percepatan respons, koordinasi lintas sektor, dan dukungan teknologi dapat membantu menekan perluasan kebakaran di Kalimantan Selatan.
Penanganan yang terarah diperlukan agar sumber daya dapat digunakan sesuai kebutuhan di lapangan, sementara upaya pencegahan dan pemadaman dapat dilakukan sebelum kebakaran berkembang menjadi lebih luas. (rls)