![]() |
| PANDUAN HAK MILIK: Infografis resmi Kantah Kab. HSU mengenai dokumen persyaratan dan estimasi waktu permohonan Hak Milik atas tanah. Foto dok: Rilis ATR/BPN HSU |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Mengurus Hak Milik atas tanah kini dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien apabila seluruh dokumen persyaratan telah disiapkan secara lengkap sejak awal. Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menyampaikan informasi penting terkait prosedur serta persyaratan dasar bagi masyarakat yang hendak mengajukan permohonan Pemberian Hak Milik Perorangan.
Berdasarkan Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010, terdapat sejumlah dokumen utama yang wajib dipenuhi oleh pemohon, yakni:
- Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup.
- Surat kuasa apabila proses pengurusan dikuasakan kepada pihak lain.
- Fotokopi identitas (KTP dan KK) pemohon serta kuasa (apabila dikuasakan) yang telah dicocokkan dengan dokumen asli oleh petugas loket.
- Bukti perolehan tanah atau alas hak yang asli.
- Dokumen asli bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah/rumah (seperti Rumah Golongan III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah, jika dipersyaratkan.
- Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan dokumen asli oleh petugas loket, serta penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan pada saat pendaftaran hak.
- Bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam formulir permohonan, pemohon juga diwajibkan mencantumkan identitas diri, luas dan letak tanah, penggunaan tanah, serta surat pernyataan bahwa tanah yang diajukan tidak dalam kondisi sengketa dan secara fisik dikuasai langsung oleh pemohon.
Mengenai estimasi waktu pelayanan, Kantah Kabupaten HSU menetapkan jangka waktu penyelesaian berdasarkan luas dan peruntukan lahan, yaitu:
- 38 hari kerja untuk tanah pertanian dengan luas tidak lebih dari 2 hektare (Ha) atau tanah nonpertanian dengan luas tidak lebih dari 2.000 m².
- 57 hari kerja untuk tanah pertanian dengan luas lebih dari 2 Ha atau tanah nonpertanian dengan luas antara 2.000 m² sampai dengan 5.000 m².
- 97 hari kerja untuk tanah nonpertanian dengan luas lebih dari 5.000 m².
Adapun biaya pelayanan yang dikenakan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Jangka waktu proses pelayanan tersebut tidak memperhitungkan waktu pemenuhan kewajiban pembayaran oleh pemohon maupun proses pengiriman berkas antarinstansi.
Melalui sosialisasi ini, Kantah Kabupaten HSU mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memahami dan melengkapi seluruh persyaratan sebelum mengajukan permohonan. Kelengkapan dokumen dinilai sangat krusial agar proses pelayanan berjalan tertib, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pemohon.(rls)
