Trending

Proses Peralihan Hak Jual-Beli Tanah di HSU Hanya Butuh Lima Hari

 

PERALIHAN HAK: Petugas Kantah HSU memperkenalkan layanan peralihan hak atas tanah karena jual-beli yang rampung dalam lima hari. Foto dok: Rilis ATR/BPN HSU
 

RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) mengingatkan masyarakat agar segera mendaftarkan peralihan hak setelah transaksi jual-beli tanah selesai. Langkah ini penting agar data kepemilikan tercatat dan administrasi pertanahan tetap tertib.

Melalui layanan Peralihan Hak atas Tanah dan Satuan Rumah Susun karena Jual-Beli, Kantah HSU membantu masyarakat memperbarui data pemegang hak sesuai ketentuan yang berlaku. Layanan ini mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010.

Pemohon perlu menyiapkan sejumlah dokumen persyaratan, yakni formulir permohonan yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai cukup oleh pemohon atau kuasanya, serta surat kuasa apabila pengurusan dikuasakan. Selain itu, pemohon wajib melampirkan fotokopi identitas (KTP dan KK) yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, serta fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum bagi pemohon berbentuk badan hukum.

Dokumen lain yang harus disiapkan meliputi sertipikat asli, Akta Jual Beli (AJB) dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan fotokopi KTP para pihak penjual dan pembeli serta kuasanya. Apabila di dalam sertipikat atau keputusan pemberian haknya tercantum tanda bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang, pemohon harus melampirkan izin pemindahan hak.

Pemohon juga diminta membawa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Selain itu, pemohon perlu menyerahkan bukti Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta bukti pembayaran uang pemasukan pada saat pendaftaran hak.

Waktu pelayanan peralihan hak jual-beli ini ditetapkan selama lima hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap. Adapun biaya mengikuti ketentuan peraturan pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Formulir permohonan memuat identitas pemohon, luas dan letak tanah, penggunaan tanah, serta pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa dan dikuasai secara fisik.

Masyarakat diimbau memastikan kelengkapan dokumen sebelum datang ke loket agar proses layanan berjalan lebih tertib dan efisien. Pelayanan yang transparan, mudah dipahami, dan sesuai prosedur menjadi bagian dari upaya Kantah HSU menghadirkan pelayanan publik yang berintegritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).(rls)

Lebih baru Lebih lama