 |
| KOORDINASI: Rapat kedua Satuan Tugas (Satgas) BBM dan LPG Bersubsidi Provinsi Kalimantan Selatan - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai mengantisipasi peningkatan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) menjelang Natal dan Tahun Baru dengan menyiapkan usulan tambahan kuota, khususnya untuk BBM bersubsidi.
Rencana tersebut dibahas dalam rapat kedua Satuan Tugas (Satgas) BBM dan LPG Bersubsidi Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (6/10/2026).
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel Eddy Elimsyah Jaya mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima, kuota BBM Kalsel saat ini masih relatif mencukupi. Realisasi yang tercatat disebut baru sekitar 70 persen.
“Kita melihat bahwa kuota kita ini sebenarnya cukup. Data terakhir kita hanya sekitar 70 persen,” ujar Eddy.
Meski kondisi kuota masih dinilai mencukupi, Pemprov Kalsel memilih melakukan antisipasi lebih awal. Mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat saat libur Natal dan Tahun Baru sehingga kebutuhan BBM juga berpotensi mengalami kenaikan.
“Karena nanti di akhir tahun ada momen Natal dan Tahun Baru, kami juga ingin menambahkan kuota BBM untuk Provinsi Kalimantan Selatan, terutama BBM bersubsidi,” jelasnya.
Usulan tambahan kuota tersebut akan menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk menjaga ketersediaan energi masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi kekurangan pasokan di sejumlah wilayah.
Selain kuota, Satgas BBM dan LPG Bersubsidi menyoroti pentingnya integrasi data antarinstansi.
Menurut Eddy, perbedaan data antarlembaga menjadi salah satu hal yang perlu dibenahi agar pemerintah dapat mengetahui kondisi konsumsi dan distribusi BBM secara lebih konkret.
“Kami minta juga ke Pertamina Patra Niaga agar kami bisa mengakses data tersebut. Karena data ini kadang-kadang berbeda antara satu dengan yang lain,” katanya.
Integrasi data dinilai dapat memperkuat koordinasi antara unsur intelijen, pengawasan, dan penindakan. Dengan basis data yang sama, pemerintah dapat menyusun kebutuhan serta mengawasi distribusi BBM berdasarkan kondisi di lapangan.
“Ketika data ini terintegrasi menjadi satu data antara intelijen, pengawasan dengan penindakan, kita punya satu data yang konkret,” ujar Eddy.
Langkah tersebut juga berkaitan dengan upaya memastikan kuota BBM bersubsidi digunakan sesuai peruntukannya dan distribusinya tetap tepat sasaran.
Tidak hanya BBM, Satgas turut membahas kebutuhan LPG bersubsidi di daerah.
Eddy menyebut Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) melaporkan kebutuhan tambahan kuota sebanyak 50 ribu tabung LPG.
“Kab. Hulu Sungai Tengah juga mereka kekurangan kuota 50 ribu untuk tabung LPG dan ini benar-benar bisa diakomodir oleh BPH Migas,” ungkapnya.
Pemprov Kalsel selanjutnya akan berkoordinasi dengan pihak terkait dan mengupayakan pertemuan dengan BPH Migas untuk menyampaikan kebutuhan tambahan tersebut.
Eddy menegaskan, pengelolaan BBM dan LPG bersubsidi tidak hanya berkaitan dengan memastikan ketersediaan kuota, tetapi juga pengawasan distribusi agar tepat sasaran.
“Harapan kami dengan adanya integrasi data ini, kita bisa melihat kondisi secara konkret dan kemudian melakukan langkah-langkah yang tepat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan antisipasi tambahan kuota dan penguatan integrasi data, Pemprov Kalsel berupaya menyiapkan distribusi BBM dan LPG bersubsidi menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat pada akhir 2026.
Penulis: H. Faidur