 |
| KOMPAK: Pelaksanaan Geospasial Banua Award 2026 oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan - Foto Dok Diskominfo Kalsel |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Pemerintah Kota Banjarmasin meraih Juara I Geospasial Banua Award 2026 kategori pemerintah kabupaten/kota yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Senin (19/10/2026). Penghargaan ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemanfaatan data geospasial sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
Dalam kategori tersebut, Kabupaten Banjar menempati Juara II, disusul Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Juara III. Sementara itu, Kota Banjarbaru meraih Juara Harapan I, Kabupaten Kotabaru Juara Harapan II, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Juara Harapan III.
Geospasial Banua Award 2026 digelar di Aula Khalid Maksum Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dengan tema “Tata Kelola Data yang Berkualitas Menuju Pembangunan yang Andal dan Berkelanjutan”.
Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Suprapti Tri Astuti, mengatakan penghargaan tersebut diharapkan mendorong pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah agar lebih aktif memanfaatkan informasi geospasial dalam menyusun perencanaan pembangunan.
Menurut Astuti, pemanfaatan data geospasial dalam perencanaan di sejumlah kabupaten/kota masih perlu ditingkatkan. Karena itu, hasil evaluasi melalui penghargaan ini diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi instansi yang belum optimal menggunakan data spasial.
“Acara hari ini saya berharap menjadi titik balik bagi 13 kabupaten/kota untuk melaksanakan perencanaan dengan data yang berbasis data geospasial. Mudah-mudahan setelah acara hari ini, kawan-kawan yang belum aktif, baik dari kabupaten/kota maupun dari SKPD, nanti bisa menggunakan data geospasial lebih baik lagi,” ujarnya.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menekankan pentingnya kualitas data dalam menentukan arah pembangunan. Data yang akurat dan terintegrasi dinilai dapat membantu pemerintah mengenali kebutuhan wilayah serta menetapkan program sesuai prioritas.
Informasi geospasial dapat digunakan untuk memetakan wilayah yang membutuhkan peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, mengidentifikasi potensi ekonomi, serta merencanakan pembangunan infrastruktur. Data tersebut juga berperan dalam memetakan kawasan rawan bencana dan menentukan prioritas mitigasi.
“Dari data spasial yang baik, keterkaitan antarsektor terlihat utuh. Di situlah lokasi dan program prioritas dapat ditentukan dengan lebih yakin dan setiap rupiah anggaran jatuh pada tempat yang benar,” kata Syarifuddin.
Ia meminta setiap instansi memperkuat pengelolaan data melalui pemutakhiran berkala, pemeriksaan kualitas, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Pertukaran data antarlembaga juga perlu didukung kejelasan sumber, metadata, kewenangan, dan ketentuan akses.
Koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dinilai penting agar data yang digunakan dalam perencanaan dapat saling terhubung. Bappeda diharapkan mengoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi bersama perangkat daerah terkait.
Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, Ibnu Sofian, turut menyoroti peran data spasial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan perencanaan pembangunan. Informasi geospasial dapat membantu pemerintah memahami keterkaitan sektor infrastruktur, pertanian, perikanan, industri, hingga pariwisata.
“Perencanaan pembangunan daerah yang akurat, yang didukung oleh data geospasial yang presisi dan akurat, menjadi salah satu kunci untuk dapat merencanakan pembangunan daerah yang baik,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pembaruan data dalam menghadapi perubahan kondisi wilayah, termasuk dinamika iklim seperti El Niño dan La Niña. Menurutnya, ekosistem geospasial membutuhkan data berkualitas, keterhubungan simpul jaringan informasi antarsatuan kerja, serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan informasi geospasial.
Pada kategori satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel, Dinas Kelautan dan Perikanan meraih Juara I. Posisi berikutnya ditempati Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Juara II dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Juara III.
Adapun Juara Harapan I diraih Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Juara Harapan II Dinas Kehutanan, serta Juara Harapan III Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalsel.
Astuti menjelaskan, Geospasial Banua Award mengadopsi konsep Bhumandala Award, yakni penghargaan informasi geospasial tingkat nasional. Kegiatan ini diselenggarakan setiap dua tahun sekali dan pada 2026 memasuki pelaksanaan ketiga.
Tahun ini, sekitar 250 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka berasal dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian PPN/Bappenas, pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah provinsi, serta kalangan akademisi.
Proses penilaian berlangsung sejak April hingga September 2026, termasuk penilaian akhir bagi peserta nominasi di hadapan dewan juri.
Melalui evaluasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalsel mendorong pengelolaan informasi geospasial yang lebih terintegrasi dan berkualitas. Pemanfaatan data yang baik diharapkan membantu pemerintah menetapkan program sesuai kebutuhan wilayah, meningkatkan efektivitas anggaran, serta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana. (rls)