 |
| DIALOG: Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. M. Syaripuddin, berdialog dengan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah tidak bisa menjalankan seluruh program pembangunan secara bersamaan. Karena itu, skala prioritas harus ditentukan berdasarkan program yang memberikan manfaat dan dampak paling besar bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. M. Syaripuddin, S.E., M.A.P., saat menerima kunjungan akademik mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari di DPRD Kalsel, Senin (5/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Syaripuddin memaparkan perspektif perencanaan pembangunan daerah, termasuk bagaimana proses penyusunan program pembangunan melibatkan pemerintah dan masyarakat.
Ia menjelaskan, perencanaan pembangunan dilakukan melalui berbagai mekanisme, di antaranya pendekatan dari bawah ke atas atau bottom-up melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta pendekatan dari atas ke bawah atau top-down melalui kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, pemahaman mengenai proses tersebut penting bagi mahasiswa karena kebijakan pembangunan tidak lahir begitu saja, melainkan melalui tahapan perencanaan, pembahasan, penentuan prioritas, hingga penganggaran.
Pengetahuan tersebut juga dinilai menjadi bekal bagi mahasiswa yang nantinya terjun ke pemerintahan, politik, maupun bidang lain yang berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan publik.
Diskusi berlangsung interaktif. Mahasiswa menyampaikan berbagai pertanyaan dan pandangan terkait pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur, ketahanan pangan, pendidikan hingga pelayanan publik.
Syaripuddin mengatakan seluruh sektor tersebut memiliki tingkat kepentingan masing-masing. Namun, keterbatasan anggaran dan sumber daya membuat pemerintah harus memilih program yang dinilai paling memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jalan penting, pangan penting, pendidikan juga penting. Tetapi dengan anggaran yang terbatas, kita harus mampu menentukan program yang dampaknya paling besar bagi masyarakat. Itulah yang kemudian menjadi prioritas pembangunan,” ujar Bang Dhin, sapaan akrab Syaripuddin.
Ia menilai kemampuan menentukan prioritas menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Program yang dipilih bukan hanya harus sesuai kebutuhan, tetapi juga perlu mempertimbangkan besarnya manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Pembahasan bersama mahasiswa tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperkenalkan bagaimana proses perencanaan pembangunan daerah berlangsung, termasuk pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebutuhan pembangunan.
Penulis: H. Faidur