 |
| RAMAI: Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK berdialog dengan salah satu peserta unjuk rasa - Foto Dok Humas DPRD Kalsel |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - DPRD Provinsi Kalimantan Selatan akan mengevaluasi tindak lanjut rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi untuk mengetahui perkembangan penanganan antrean panjang di sejumlah SPBU.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, menyampaikan hal tersebut saat menemui massa aksi yang menyuarakan persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di depan Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin, Kamis (22/10/2026).
Supian mengatakan, rekomendasi yang telah disampaikan Pansus kepada satuan tugas (Satgas) terkait perlu dicermati pelaksanaannya. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui kendala dan langkah lanjutan yang dibutuhkan.
“Kita lihat nanti sejauh mana kerja Satgas. Kalau tidak ada kemajuan, tentu akan kita evaluasi apa penyebabnya dan bagaimana tindak lanjutnya,” ujarnya.
Persoalan distribusi BBM bersubsidi menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan mahasiswa, aktivis, dan elemen masyarakat dalam aksi tersebut. Massa juga menyoroti antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk sopir angkutan.
Salah satu kawasan yang disorot adalah Pal 5. Kondisi antrean di lokasi tersebut menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas pengguna jalan dan masyarakat yang membutuhkan BBM.
Supian menilai koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, aparat terkait, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk membenahi distribusi BBM. Penyaluran BBM bersubsidi diharapkan berlangsung lebih tertib dan tepat sasaran.
Melalui Pansus BBM, DPRD Kalsel akan mencermati perkembangan pelaksanaan rekomendasi yang telah disampaikan. Langkah tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap penanganan persoalan distribusi BBM di daerah.
Selain masalah BBM, massa aksi juga menyampaikan aspirasi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan.
Supian mengajak seluruh pihak untuk menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menekankan peran mahasiswa dalam menyuarakan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
DPRD Kalsel menyatakan akan menampung aspirasi masyarakat dan mengawal tindak lanjut persoalan yang disampaikan. Namun, perkembangan penanganan antrean BBM masih perlu dilihat dari pelaksanaan rekomendasi dan langkah konkret instansi terkait di lapangan. (rls)