 |
| KOMPAK: Wakil Ketua DPRD Kapuas Yohanes bersama Bupati Wiyatno saat mengunjungi salah satu desa di Kecamatan Timpah - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALTENG - Kondisi jalan dan jembatan menuju sejumlah desa di Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, menjadi perhatian Bupati Kapuas H. Muhammad Wiyatno saat melakukan kunjungan kerja pada pertengahan September 2026.
Salah satu akses yang ditinjau yakni jalur menuju Desa Lawang Kamah. Kondisi geografis wilayah tersebut membuat konektivitas masyarakat masih menghadapi sejumlah tantangan.
Wiyatno mengatakan, kondisi infrastruktur jalan dan jembatan berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, termasuk akses terhadap pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi.
“Pemerintah daerah akan terus memperhatikan kondisi infrastruktur di desa-desa, terutama wilayah yang aksesnya masih terbatas. Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan akses yang lebih baik,” ujar Wiyatno.
Dalam kunjungan tersebut, Wiyatno didampingi Wakil Ketua I DPRD Kapuas Yohanes dan Sekda Kapuas Usis I Sangkai.
Rombongan juga bertemu dengan para kepala desa se-Kecamatan Timpah sebelum melanjutkan peninjauan ke Lawang Kamah. Di lokasi, mereka berdialog dengan pihak perusahaan dan tokoh masyarakat terkait kondisi wilayah serta kebutuhan pembangunan.
Wakil Ketua I DPRD Kapuas Yohanes menegaskan, pembangunan daerah perlu menjangkau seluruh masyarakat, termasuk desa-desa yang berada di Kecamatan Timpah.
“Kami DPRD bersama Pemkab Kapuas berkomitmen untuk membagi rata pembangunan yang ada di Kabupaten Kapuas. Termasuk seluruh desa yang ada di Kecamatan Timpah, semuanya harus mendapatkan perhatian,” tegas Yohanes.
Menurutnya, pemerataan pembangunan menjadi bagian penting agar masyarakat di wilayah perdesaan turut mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah.
Pembangunan di Lawang Kamah juga mendapat dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari perusahaan yang tergabung dalam konsorsium di wilayah tersebut.
Wiyatno mengatakan keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah daerah membuat kolaborasi dengan berbagai pihak diperlukan untuk mendukung pembangunan.
“Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran, sehingga dukungan dari pihak perusahaan melalui CSR dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk bersama-sama mempercepat pembangunan,” katanya.
Hasil peninjauan tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam menentukan penanganan jalan dan jembatan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kemampuan anggaran daerah.
Penulis: MR Habibie