 |
| SOSOK: Presiden Prabowo Subianto - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkap pemerintah tengah membahas kemungkinan mengembalikan kewenangan pengangkatan guru kepada pemerintah pusat. Wacana tersebut menjadi bagian dari pembenahan sistem pendidikan nasional, terutama dalam rekrutmen dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.
Prabowo menyampaikan hal itu saat membahas persoalan kemampuan numerasi siswa kelas IV sekolah dasar (SD) dalam program Presiden Prabowo Menjawab, yang dikutip pada Kamis (17/9/2026).
“Ya, seluruh sistem pendidikan itu harus diperbaiki. Mulai dari rekrutmen guru yang paling utama,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, desentralisasi merupakan bagian dari semangat demokratisasi yang memiliki tujuan baik. Namun, ia menilai pemberian kewenangan rekrutmen guru kepada pemerintah daerah menghadirkan tantangan dalam menjaga objektivitas dan kualitas tenaga pendidik.
Ia mengatakan proses pengangkatan guru perlu mempertimbangkan kemampuan, kebutuhan sekolah, dan standar kualitas. Prabowo juga menyinggung kemungkinan munculnya kepentingan pribadi maupun politik dalam proses rekrutmen apabila kewenangan sepenuhnya berada di daerah.
“Tapi pelaksanaannya, kalau diserahkan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah (provinsi) gubernur, rekrutmen guru apakah kita yakini kualitasnya itu? Kita harus bicara realita. Apakah bupati itu objektif atau dia angkat saudara-saudara dia jadi guru? Tim sukses dia? Dan sebagainya. Ini yang jadi dilema bagi kita,” ujarnya.
Selain membahas mekanisme rekrutmen, pemerintah mempertimbangkan peningkatan kompetensi guru melalui kursus, penataran, dan berbagai program peningkatan kemampuan.
“Sekarang, ya terpaksa mungkin kita harus bikin kursus-kursus, penataran-penataran, upgrading guru-guru itu,” kata Prabowo.
Pemerintah juga mendorong digitalisasi ruang kelas untuk membantu mengurangi kesenjangan kualitas pembelajaran. Menurut Prabowo, teknologi dapat membantu guru dan membuat materi pembelajaran lebih menarik bagi siswa.
Namun, ia menegaskan digitalisasi tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran guru. Perbaikan mendasar, menurutnya, tetap berkaitan dengan rekrutmen dan pendidikan tenaga pendidik.
“Tetapi di ujungnya, perbaikan yang sebenarnya hanya dengan rekrutmen dan pendidikan guru. Hanya dengan itu,” tegasnya.
Rencana Crash Program
Prabowo juga mengungkapkan gagasan crash program untuk membantu sekolah-sekolah yang paling tertinggal.
Salah satu opsi yang sedang dipikirkan adalah merekrut lulusan perguruan tinggi terbaik dari berbagai disiplin ilmu untuk ditempatkan sementara sebagai tenaga pendidik di sekolah yang membutuhkan.
“Salah satu langkah yang sedang saya pikirkan untuk mengatasi masalah ini adalah crash program, mungkin saya akan rekrut sarjana-sarjana dari semua fakultas yang terbaik untuk menjadi guru-guru. Katakanlah guru-guru darurat yang kita terjunkan ke sekolah,” ujarnya.
Prabowo memberikan gambaran, apabila terdapat sekitar 300 ribu sekolah, pemerintah dapat memulai program tersebut dari jenjang SD dengan merekrut sekitar 30 ribu sarjana untuk ditempatkan di sekolah-sekolah yang paling tertinggal.
Alternatif lain yang disebut Prabowo adalah melibatkan aparatur sipil negara (ASN) yang telah bekerja untuk menjalani penugasan sementara di sekolah tertentu. Penugasan tersebut dapat berlangsung sekitar dua hingga tiga minggu sesuai kebutuhan dan kondisi daerah.
Selain rekrutmen dan peningkatan kompetensi, Prabowo menyebut kesejahteraan guru sebagai bagian penting dalam pembenahan pendidikan nasional.
Dalam jangka panjang, pemerintah kini membahas kemungkinan mengembalikan kewenangan pengangkatan guru kepada pemerintah pusat.
“Tapi sekarang kalau tidak salah, ya, kita sedang bicarakan hak mengangkat guru kembali ke pemerintah pusat,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perubahan kewenangan pengangkatan guru masih berada pada tahap pembahasan dan belum merupakan perubahan kebijakan yang telah ditetapkan.
Sumber: Inews.id