![]() |
| ILUSTRASI: Penyaluran bansos melalui sistem digital direncanakan akan dimulai pada kuartal I 2027 - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui sistem digital mulai diuji coba pada kuartal I 2027. Sebelum tahap tersebut, pemerintah masih membenahi dan memadankan data penerima bansos yang ditargetkan selesai hingga akhir 2026.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan keberhasilan uji coba tersebut bergantung pada penyelesaian pembenahan data.
“Untuk tahun 2027 kita bagi bansos. Kita akan coba kuartal pertama tahun depan kita bagi bansos. Tapi itu subjektif kepada keberhasilan kita sampai akhir tahun,” kata Luhut dalam konferensi pers di Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).
Pemerintah saat ini mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga untuk membangun sistem perlindungan sosial digital. Proses tersebut juga melibatkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menjadi salah satu basis yang dipadankan dengan data kementerian dan lembaga lainnya.
Dalam pembahasan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut sekitar 98 persen dari 288 juta penduduk telah tercatat di Dukcapil. Data tersebut masih dimutakhirkan untuk mendukung proses integrasi.
Luhut mengatakan pemanfaatan AI nantinya juga digunakan untuk memperbaiki pengelompokan atau desil kesejahteraan penerima bantuan.
“Jadi 98 persen dari jumlah penduduk itu sudah ada di Dukcapil. Itu sekarang kita mutakhirkan semua. Dengan AI ini kita nanti desil-desilnya juga kita perbaiki semua karena semua kementerian lembaga itu sekarang sudah bisa berkomunikasi satu sama lain dengan AI,” kata Luhut.
Pemerintah menargetkan data yang dibutuhkan terkumpul hingga akhir 2026. Setelah proses tersebut selesai, penyaluran bansos melalui sistem digital ditargetkan memasuki tahap uji coba pada kuartal I 2027.
Jumlah penerima bansos nantinya akan bergantung pada hasil pendaftaran dan pemutakhiran data. Pemerintah ingin memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria perlindungan sosial dapat masuk dalam sistem.
Penerima Bansos Akan Diregistrasi Ulang
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan digitalisasi bansos tidak hanya mengubah mekanisme penyaluran, tetapi juga menjadi bagian dari proses registrasi ulang penerima bantuan.
Menurut Gus Ipul, penerima bansos sebelumnya akan kembali diregistrasi karena terdapat penerima yang dinilai tidak lagi sesuai sasaran. Di sisi lain, masyarakat yang membutuhkan bantuan juga diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri.
“Digitalisasi bansos ini adalah untuk meregistrasi ulang dan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk bisa mendaftar kalau memang menginginkan mendapatkan bansos. Jadi meregistrasi ulang penerima bansos sebelum-sebelumnya, karena ditengarai sebagian tidak tepat sasaran,” kata Gus Ipul.
Kementerian Sosial juga membuka data bansos kepada masyarakat. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat melihat kondisi data sekaligus menyampaikan usulan maupun sanggahan.
“Sesuai arahan Pak Presiden (Prabowo), kita terbuka terhadap data ini. Baru di era Pak Presiden Prabowo inilah data dibuka. Sehingga masyarakat bisa tahu kondisi data kita. Di sana diberi kesempatan untuk usul dan untuk sanggah,” ujarnya.
Saat ini, Kemensos menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai sumber data dalam layanan pengecekan penerima bansos. Sistem Cek Bansos Kemensos juga menjelaskan bahwa desil kesejahteraan bersifat dinamis dan dapat diperbarui apabila tidak sesuai kondisi masyarakat.
Kemensos juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 29/HUK/2026 tentang perubahan penetapan peringkat kesejahteraan keluarga untuk penyaluran bansos dan program kesejahteraan sosial. Keputusan tersebut tercatat berlaku dan menggunakan DTSEN sebagai bagian dari dasar penyaluran bantuan.
Sistem Digital Disiapkan Bertahap
Gus Ipul mengatakan proses digitalisasi perlindungan sosial telah dikerjakan secara bertahap bersama kementerian dan lembaga terkait.
Teknologi digunakan untuk mendukung proses pendataan, pemutakhiran, dan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Sistem tersebut juga diarahkan agar data antar-kementerian dan lembaga dapat terhubung.
Sebelumnya, Luhut menyebut sistem perlindungan sosial digital ditargetkan memasuki tahap roll out pada Oktober 2026. Sementara uji coba penyaluran bansos melalui rekening penerima ditargetkan dimulai pada kuartal I 2027.
Dengan demikian, tahap yang berlangsung hingga akhir 2026 menjadi bagian penting sebelum pemerintah menguji mekanisme penyaluran bansos secara digital pada awal 2027.
Sumber: CNNIndonesia
