 |
| SOSOK: Wali Kota Yamin bersama Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Pemerintah Kota Banjarmasin membidik 500 sertifikat halal dan 500 pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku UMKM sebagai bagian dari upaya mendorong usaha lokal naik kelas.
Target tersebut dibahas Wali Kota Banjarmasin H.M. Yamin HR saat melakukan audiensi dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Pertemuan tersebut diterima Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza, didampingi Sekretaris Kementerian UMKM RI Loto Srinaita Ginting serta jajaran deputi Kementerian UMKM RI.
Dalam audiensi, Yamin mendorong penguatan UMKM Banjarmasin tidak hanya melalui akses permodalan, tetapi juga peningkatan kualitas produk, peralatan produksi, legalitas, standardisasi, hingga perluasan pasar.
“UMKM tidak cukup hanya diberikan modal. Mereka juga perlu didukung dari sisi kualitas produk, peralatan produksi, legalitas, standardisasi, sampai akses pasar. Dengan begitu, usaha yang dibangun bisa benar-benar naik kelas,” kata Yamin.
Pemkot Banjarmasin mengusulkan dukungan Kementerian UMKM berupa fasilitasi peralatan dan mesin produksi serta sarana usaha untuk meningkatkan kapasitas, efisiensi, mutu, dan daya saing produk lokal.
Menurut Yamin, pengembangan UMKM harus diarahkan agar produk unggulan daerah memiliki nilai tambah dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
Karena itu, penguatan hilirisasi menjadi salah satu perhatian dalam kerja sama yang didorong Pemkot Banjarmasin bersama pemerintah pusat.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas pemanfaatan SAPA UMKM, platform Kementerian UMKM yang mengintegrasikan informasi dan layanan pemberdayaan bagi pelaku usaha.
Platform tersebut diarahkan untuk membantu pelaku UMKM memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah, termasuk pelatihan, sertifikasi, pembiayaan, investasi, hingga perluasan pasar.
Pemkot Banjarmasin mengusulkan optimalisasi SAPA UMKM agar intervensi kepada pelaku usaha dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kesiapan masing-masing.
Dukungan yang dibahas mencakup fasilitasi sertifikasi halal melalui skema self declare, pendaftaran dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), optimalisasi KUR, peningkatan literasi keuangan, perluasan akses pasar, serta dukungan peralatan dan mesin produksi.
Langkah tersebut diarahkan untuk menjawab sejumlah kendala yang masih dihadapi UMKM, mulai dari legalitas dan sertifikasi hingga pemasaran, akses digital, dan pembiayaan.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Banjarmasin membidik target 500 sertifikat halal dan 500 pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM.
Target tersebut akan disertai kemudahan perizinan dan sertifikasi lainnya agar pelaku usaha tidak hanya memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga memiliki legalitas dan standar produk yang lebih baik.
Pemkot menilai sertifikasi dan pembiayaan dapat menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki mutu, memperluas pasar, dan membangun usaha secara berkelanjutan.
Upaya tersebut juga akan disinergikan dengan pelaksanaan Kumitra (Kemudahan Usaha Mikro untuk Bermitra) yang direncanakan bertepatan dengan momentum penutupan Bakul Fest.
Program Kumitra merupakan agenda Kementerian UMKM yang dirancang untuk mendekatkan pelaku usaha mikro dan kecil dengan mitra strategis.
Kegiatan tersebut juga akan dirangkaikan dengan Kopdar bersama Dewi Harlas untuk mempertemukan dan memperkuat jejaring pelaku UMKM yang memiliki potensi menembus pasar ekspor.
Di tingkat nasional, Kementerian UMKM turut mendorong Prokesra Produktif yang menargetkan 10 juta masyarakat berusaha dan bekerja pada periode 2026–2029.
Program tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai bentuk pemberdayaan, seperti pelatihan, pendampingan, legalitas, sertifikasi, pemasaran, akses digital, dan pembiayaan.
Bagi Banjarmasin, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan jumlah pelaku usaha, tetapi berlanjut pada peningkatan kualitas produk dan kemampuan masuk ke rantai pasok yang lebih luas.
Melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, Pemkot Banjarmasin menargetkan ekosistem UMKM yang semakin mudah mengakses program pemberdayaan, memiliki standar usaha yang lebih baik, serta mempunyai peluang berkembang hingga pasar ekspor.
Penulis: Rian