 |
| SOSOK: Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono - Foto Dok Detik |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi Pemilu 2029 sekaligus mengejar target kembali lolos ke parlemen setelah gagal memperoleh kursi DPR RI pada Pemilu 2024.
Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan sedikitnya ada tiga langkah utama yang akan diperkuat, mulai dari konsolidasi struktur organisasi, pemanfaatan teknologi dan database konstituen, hingga penguatan advokasi hukum serta pengamanan suara.
Hal tersebut disampaikan Mardiono saat membuka Rakornas Bidang Hukum PPP di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).
Mardiono mengatakan konsolidasi organisasi menjadi strategi pertama yang harus diselesaikan PPP menjelang Pemilu 2029.
Menurutnya, penguatan struktur dilakukan mulai dari tingkat pusat hingga ranting. PPP telah menyelesaikan Musyawarah Wilayah di 38 provinsi serta Musyawarah Cabang di tingkat kabupaten/kota.
Konsolidasi di tingkat kabupaten/kota disebut telah mencapai 95 persen dari 514 kabupaten/kota. Sementara Musyawarah Anak Cabang di tingkat kecamatan masih terus berjalan.
“Yang pertama adalah memperkuat struktur organisasi dari pusat hingga ranting,” ujar Mardiono.
Strategi kedua dilakukan melalui penguatan sistem informasi dan teknologi. PPP tengah membangun sistem digital yang akan memuat struktur organisasi sekaligus database konstituen secara terperinci.
Mardiono mengatakan data tersebut nantinya disusun secara by name, by address, sehingga partai memiliki basis data konstituen yang lebih terstruktur.
Sistem tersebut juga akan dikembangkan untuk mendukung kebutuhan organisasi hingga pengelolaan data saksi dalam Pemilu.
Menurut Mardiono, penguatan basis data menjadi penting agar kerja politik PPP dapat dilakukan dengan lebih terukur dan berbasis data.
Strategi ketiga adalah memperkuat advokasi hukum sekaligus pengamanan bukti sejak tahapan awal Pemilu hingga proses penghitungan suara di TPS.
Mardiono menilai pengalaman Pemilu 2024 menjadi pelajaran penting bagi PPP. Karena itu, tim hukum tidak boleh baru bergerak ketika sengketa Pemilu telah terjadi.
“Pemilu tahun 2024 menjadi pelajaran penting, khususnya terkait pentingnya pengamanan data, dokumentasi hasil suara saksi, serta kesiapan advokasi sejak tingkat TPS yang harus menjadi prioritas utama,” katanya.
Ia menegaskan bidang hukum harus menjadi bagian penting dalam upaya mengamankan suara yang diberikan masyarakat kepada PPP.
PPP pun tidak ingin mengulangi kelemahan pada Pemilu sebelumnya. Penguatan struktur, pengelolaan data konstituen dan kesiapan hukum akan diarahkan untuk menghadapi seluruh tahapan Pemilu 2029.
Dengan tiga strategi tersebut, PPP mulai mempersiapkan mesin politiknya jauh sebelum Pemilu 2029, dengan target mengembalikan partai berlambang Ka'bah itu ke parlemen.
Sumber: Detik.com