 |
| KOORDINASI: Suasana Rapat Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri RI secara virtual - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Pemprov Kalsel meminta Perum Bulog meningkatkan intervensi pangan, khususnya beras, di berbagai kabupaten dan kota. Penguatan pasokan dinilai penting untuk menjaga harga bahan pokok sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah.
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan Eddy Elminsyah Jaya mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah daerah.
Hal itu disampaikannya setelah mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri RI secara virtual melalui Command Center Kalsel di Banjarbaru, Selasa (18/8/2026).
“Inflasi ini tidak hanya pemerintah, tetapi juga multi-stakeholder. Kalau masalah harga beras, kita berharap Bulog juga akan intervensi secara masif,” ujar Eddy.
Ia menjelaskan, secara year on year, beras menjadi komoditas dengan andil inflasi terbesar kedua di Kalsel setelah emas perhiasan. Karena itu, ketersediaan dan kelancaran pasokan beras menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Menurut Eddy, Bulog memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan sejumlah komoditas pangan yang banyak dibutuhkan masyarakat, termasuk beras, gula, dan minyak goreng.
“Kita berharap Bulog tetap masif di kabupaten dan kota Kalimantan Selatan, kalau bisa dimaksimalkan sehingga harga bahan pokok utamanya beras, minyak goreng, gula dan lain sebagainya bisa terkendali,” jelasnya.
Selain mengoptimalkan peran Bulog, Pemprov Kalsel mendorong pemerintah kabupaten dan kota memperkuat kerja sama distribusi pangan antardaerah.
Eddy mengatakan perbedaan ketersediaan komoditas menjadi salah satu hal yang dapat ditangani melalui kerja sama tersebut. Ada daerah yang mengalami kelebihan pasokan komoditas tertentu, sementara wilayah lain justru membutuhkan tambahan pasokan.
“Daerah yang mengalami suplai bahan pangan seperti bawang merah dan lain sebagainya bisa mengaktifkan Gerakan Pangan Murah dan kerja sama antar daerah. Kita lihat kabupaten/kota ada yang berlebih dan ada yang kurang,” katanya.
Melalui kerja sama antardaerah, komoditas dari wilayah yang mengalami surplus dapat didistribusikan ke daerah yang membutuhkan. Skema tersebut diharapkan membantu menjaga keseimbangan pasokan sekaligus menekan tekanan kenaikan harga.
Eddy menambahkan, kondisi inflasi Kalsel merupakan agregasi dari kondisi kabupaten dan kota. Karena itu, pengendalian harga pangan di masing-masing daerah turut berpengaruh terhadap upaya menjaga stabilitas inflasi provinsi.
Ia berharap sinergi Pemprov Kalsel, pemerintah kabupaten/kota, Bulog, dan pemangku kepentingan lainnya terus diperkuat agar ketersediaan pangan terjaga, harga tetap terjangkau, dan daya beli masyarakat terlindungi.
“Mudah-mudahan ada keseimbangan dengan kerja sama antar daerah tersebut,” harapnya.
Penulis: H. Faidur