 |
| KESEPAKATAN: Wali Kota Yamin menghadiri FGD Mitigasi Resiko - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Pemerintah Kota Banjarmasin terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penguatan budaya manajemen risiko di seluruh perangkat daerah. Langkah tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) Mitigasi Risiko yang dibuka langsung Wali Kota Banjarmasin H. M. Yamin HR di Calamus Ballroom Rattan Inn, Rabu (5/8/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Inspektorat Kota Banjarmasin itu menjadi bagian dari tindak lanjut evaluasi maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi sekaligus mendukung Program Pengendalian Gratifikasi dan penguatan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Tahun 2026.
Dalam sambutannya, Yamin mengapresiasi penyelenggaraan FGD sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, manajemen risiko tidak lagi sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi harus menjadi budaya kerja yang diterapkan dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.
"Tantangan penyelenggaraan pemerintahan saat ini semakin kompleks. Setiap program dan kegiatan memiliki risiko yang harus dikenali, dianalisis, dan dikelola dengan baik. Karena itu, manajemen risiko tidak boleh hanya dipandang sebagai pemenuhan administrasi, tetapi harus menjadi budaya kerja dalam setiap perangkat daerah," ujar Yamin.
Ia menegaskan, kemampuan mengenali potensi risiko sejak dini akan membantu pemerintah menyusun langkah mitigasi yang tepat sehingga program pembangunan dapat berjalan sesuai target sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan.
Karena itu, Pemkot Banjarmasin berkomitmen terus memperkuat penerapan SPIP Terintegrasi, meningkatkan kualitas manajemen risiko, serta memperkuat pengendalian gratifikasi secara konsisten di seluruh perangkat daerah.
Yamin berharap FGD tersebut menjadi ruang diskusi yang produktif bagi seluruh peserta untuk mengidentifikasi risiko di unit kerja masing-masing, menyusun strategi mitigasi yang realistis, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan guna meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik.
Ia juga meminta seluruh kepala perangkat daerah memberikan dukungan penuh terhadap implementasi manajemen risiko.
Menurutnya, keberhasilan penerapan sistem tersebut sangat bergantung pada komitmen pimpinan, kolaborasi seluruh aparatur, serta konsistensi dalam melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.
Melalui penguatan manajemen risiko, Pemkot Banjarmasin optimistis mampu membangun birokrasi yang semakin profesional, berintegritas, adaptif, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas sejalan dengan visi Banjarmasin Maju Sejahtera.
Penulis: Rian