 |
| SOSOK: Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2027 mencapai lebih dari Rp107,34 juta. Meski berpotensi naik 10–15 persen, pemerintah menyatakan kenaikan tersebut tidak akan sepenuhnya dibebankan kepada jemaah.
Usulan itu disampaikan Irfan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Irfan mengatakan kenaikan biaya haji dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk peningkatan harga minyak mentah dunia serta peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah.
“Kenaikannya antara 10-15%. Itu pun kita upayakan pembagiannya dengan nilai manfaat itu bisa berbeda dengan tahun kemarin,” kata Irfan.
Menurut Irfan, pemerintah akan mengupayakan agar kenaikan biaya tersebut tidak seluruhnya menjadi beban jemaah. Dari total BPIH yang diusulkan sekitar Rp107,34 juta, pemerintah menargetkan sekitar 60 persen dapat ditanggung melalui nilai manfaat BPIH.
Sementara sisanya akan dibayarkan oleh jemaah.
“Ini kita upayakan ke sana. Kalau itu bisa kita laksanakan tentu tidak memberatkan jemaah, kenaikan pun mungkin sangat sangat tidak terlalu signifikan,” ujarnya.
Irfan memastikan potensi kenaikan biaya haji 2027 akan diikuti peningkatan pelayanan bagi jemaah.
Salah satu aspek yang disorot adalah peningkatan kenyamanan akomodasi jemaah, termasuk luasan tempat tidur atau kasur serta kapasitas jemaah dalam satu tenda.
“Selama ini, berpuluh-puluh tahun kita pakai paket D berapa luasan kasur per orang, berapa satu tenda berapa orang itu, nah paket C itu ada kenaikan, akan tentu lebih sedikit lebih nyaman,” katanya.
Menurutnya, peningkatan kualitas layanan tersebut juga berkonsekuensi terhadap biaya penyelenggaraan.
“Oke. Tentu otomatis harganya juga lebih nyaman juga harganya,” lanjut Irfan.
Dengan skema pembiayaan yang tengah diupayakan, pemerintah berharap peningkatan biaya penyelenggaraan haji tidak berdampak signifikan terhadap biaya yang harus dibayar langsung oleh jemaah.
Namun, angka final biaya haji 2027 masih dalam tahap pembahasan bersama DPR RI.
Sumber: Beritasatu.com