 |
| Oleh Sainul Hernawan (Dosen FKIP ULM) |
Tulisan ini saya persembahkan kepada para senator ULM yang dalam dua bulan ke depan akan memilih rektor ULM Periode 2026–2030. Inilah bentuk konkret politik dalam dunia akademik, dua ranah yang biasanya sering dipandang sebagai kutub yang berlawanan: akademikus dan politikus.
Akademikus dan politikus punya sifat yang berbeda. Akademikus hidup dari dan untuk pengetahuan, kebenaran, bukti, dan metodologi yang teruji. Ukuran keberhasilannya terletak pada mutu penelitian, dan kejernihan analisis. Bahasanya cenderung teknis, dan penuh kualifikasi (“kemungkinan”, “belum pasti”) karena kejujuran ilmiah perlu nuansa.
Sebaliknya, politikus hidup dari kekuasaan dan kebijakan publik yang keberhasilannya diukur dari dukungan pemilih, jabatan yang diraih, dan keberhasilan kebijakan. Bahasanya persuasif, lugas, dan menggerakkan opini banyak orang.
Akademikus nyaman dengan keraguan. Mereka bertanya tentang apa yang benar. Sementara, politikus dituntut tampil yakin dan tegas. Mereka bertanya tentang apa yang bisa dijalankan. Namun, perbedaan ini bisa mencair. Kebijakan yang baik memerlukan pengetahuan yang sahih. Pengetahuan yang berguna memerlukan saluran menuju keputusan. Muncullah persilangan akademikus dan politikus.
Akademikus-politikus berkarier di ranah akademik sebelum terjun ke politik praktis. Misalnya, guru besar yang menjadi menteri dan peneliti sebagai penasihat kebijakan. Politikus-akademikus berkarier di dunia politik tetapi menjaga kedalaman intelektual, menulis karya ilmiah, dan mendasarkan argumen politiknya pada hasil riset. Di antara keduanya ada bentuk lain yang serupa, seperti teknokrat, intelektual publik dan peneliti think tank.
Woodrow Wilson, guru besar ilmu politik di Universitas Princeton sebelum menjadi Presiden Amerika Serikat, adalah salah satu contoh konkret akademikus-politikus. Ia membawa gagasan akademiknya ke puncak kekuasaan. Di Indonesia, Mohammad Hatta kerap disebut sebagai sosok perpaduan ketajaman intelektual dengan peran politik praktis. Ia menulis, berpikir sistematis, dan sekaligus memimpin.
Meski begitu, peran ganda ini tak selalu mulus. Sering kali ada ketegangan antara kejujuran ilmiah dan tuntutan politik. Sebagian orang berhasil menyeimbangkannya. Sebagian yang lain mengorbankan integritas akademik demi kepentingan sesaat. Bagaimana sikap ideal akademikus yang ingin berpolitik di dalam maupun di luar kampus?
Akademikus-politikus yang ideal menjadikan integritas keilmuan sebagai fondasi. Jujur pada bukti meski hasilnya tak menguntungkan secara politik. Kredibilitas ilmiah adalah modal politik yang paling berharga sekaligus paling mudah hilang. Ia mampu menerjemahkan kerumitan menjadi kejelasan: mengubah bahasa teknis menjadi pesan yang dipahami publik tanpa penyederhanaan yang sesat. Ia nyaman dengan nuansa tetapi tetap bisa memutuskan. Ia bisa tegas sambil jujur mengakui ketakpastian dan bersedia mengoreksi diri saat bukti berubah.
Orientasi utamanya melayani kepentingan publik. Bukan cuma buat mengejar kebenaran abstrak yang bombastis tapi kosong. Ia rendah hati dan paham batas keahliannya. Ia tahu kapan harus mendengar pakar lain dan tidak menyalahgunakan otoritas keilmuan di luar kompetensinya. Ia bersedia kompromi tanpa kehilangan prinsip. Mampu memilah persoalan teknis yang bisa dinegosiasikan dan prinsip dasar yang tak boleh dikorbankan.
Jadi, bentuk ideal akademikus politikus adalah orang yang membawa disiplin dan kejujuran dunia akademik ke dalam politik, tanpa naif terhadap sifat politik itu sendiri. Baik dalam konteks politik praktis maupun politik internal kampus. Ia tidak meninggalkan meja riset ketika memasuki ruang kekuasaan. Ia justru membawa kejernihannya ke sana. Dengan demikian, ia mempertemukan apa yang benar dengan apa yang mungkin.
Konsep akademikus politikus juga berlaku di dalam kampus. Di kampus, “politik” berarti dinamika kekuasaan dan pengambilan keputusan, seperti pemilihan rektor dan dekan, perebutan kursi senat, alokasi anggaran antarfakultas, dan penentuan kurikulum. Akademikus yang menganggap kampus sebagai menara gading murni akan tersingkir. Akademikus yang terlalu haus jabatan akan kehilangan kredibilitas ilmiahnya.
Bagaimana sikap idealnya? Akademikus politikus menjaga integritas keilmuan sebagai dasar keputusan (dalam rekrutmen, promosi, atau alokasi hibah) meski secara politis kurang menguntungkan. Ia mampu menerjemahkan kepentingan ilmiah ke bahasa kebijakan institusi, memperjuangkan sarana dan prasarana kampus yang layak. Ia menjaga nuansa tetapi tetap mampu memutuskan, dan menjadikan mutu institusi sebagai orientasi. Ia rendah hati terhadap batas keahliannya dan bersedia berkompromi tanpa mengkhianati prinsip kebebasan mimbar akademik dan anti-plagiarisme.
Akademikus politikus tentu berada dalam ancaman bahaya. Jabatan struktural bisa menggerus produktivitas riset. Otoritas keilmuannya bisa disalahgunakan untuk membungkam kolega dan mahasiswa. Sifat akademikus dan politikus berperang dalam kolaborasinya. Kualitas akhirnya akan ditentukan oleh penyeimbangan yang tepat. Semoga Senat ULM berhasil memilih sosok rektor akademikus politikus yang ideal, penyemai intelektual publik, pengantar ULM menuju sorga integritas akademik, dan penutup akses bagi mereka yang ingin melarikan diri menuju menara gading yang retak.