 |
| SOSOK: Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menetapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai kantor tunggal penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) dan barang bersubsidi kepada masyarakat. Kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan koperasi desa akan menjadi infrastruktur pemerintah dalam mendistribusikan berbagai program bantuan hingga kebutuhan bersubsidi secara lebih terintegrasi.
Zulkifli Hasan atau Zulhas menyampaikan keputusan itu diambil dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (15/7/2026).
"Seluruh koperasi desa itu akan menjadi kantor tunggal. Seluruh bantuan-bantuan pemerintah melalui Kopdes," kata Zulhas saat Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di TMII, Jakarta Timur, Kamis (16/7/2026).
Melalui skema tersebut, berbagai program bantuan pemerintah akan disalurkan melalui Kopdes Merah Putih. Di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai bagi masyarakat desil 1 dan 2, bantuan pangan, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), hingga bantuan alat pertanian.
Selain bantuan sosial, pemerintah juga akan menyalurkan berbagai barang dan program bersubsidi melalui koperasi tersebut, seperti pupuk bersubsidi, elpiji 3 kilogram, serta kredit bersubsidi.
Tak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi bantuan, Kopdes Merah Putih juga akan berperan sebagai offtaker hasil pertanian dan perikanan.
Zulhas menjelaskan, koperasi akan membeli gabah petani apabila harga jual berada di bawah harga acuan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram.
"Kalau petani panen harganya di bawah Rp6.500, maka Koperasi Desa Merah Putih yang akan membeli. Tidak boleh petani dirugikan," ujarnya.
Skema serupa juga akan diterapkan pada komoditas lain, termasuk jagung dan hasil tangkapan nelayan, guna menjaga harga di tingkat produsen tetap stabil.
Meski demikian, Zulhas mengakui jaringan Kopdes Merah Putih belum sepenuhnya beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 35.800 koperasi desa dan kelurahan siap beroperasi pada 31 Agustus 2026.
Sebelum seluruh jaringan berjalan penuh, pemerintah akan menyiapkan pengelola sekaligus mengisi gerai koperasi dengan barang bersubsidi dan berbagai program bantuan agar dapat langsung melayani masyarakat.
Sumber: Kompas.com