 |
| DIALOG: Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, H.M. Syaripuddin, memimpin rakor bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya pengawasan agar penyaluran BBM bersubsidi semakin tepat sasaran, efektif, dan transparan.
Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan di Ruang Rapat Komisi III, Gedung A Lantai 4 DPRD Kalsel, Kamis (16/7/2026).
Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, H.M. Syaripuddin, mengatakan pertemuan tersebut bertujuan memperoleh masukan dari BPKP sebagai bahan penyusunan rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, pandangan dari lembaga pengawasan sangat penting agar rekomendasi yang dihasilkan Pansus memiliki landasan yang kuat dan mampu menjawab berbagai persoalan di lapangan.
"Hari ini Pansus mengundang BPKP untuk meminta pandangan terhadap arah Pansus ke depan. Kami ingin berdiskusi terkait kewenangan dan mendapatkan masukan agar rekomendasi yang nantinya disusun benar-benar tepat sasaran," ujarnya.
Politisi yang akrab disapa Bang Dhin itu menjelaskan, selama proses pembahasan Pansus terus menghimpun informasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Langkah tersebut dilakukan agar rekomendasi yang disusun bersifat komprehensif dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan koordinasi dengan berbagai pihak akan terus dilakukan untuk memperkaya kajian sekaligus memperkuat rumusan rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus, H. Jahrian, menilai peningkatan kualitas distribusi BBM bersubsidi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Menurutnya, diperlukan sinergi antara pemerintah, Pertamina, pengelola SPBU, hingga masyarakat agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran.
"Kami berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga kemaslahatan masyarakat. Dengan koordinasi yang baik dan komitmen bersama, distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan lebih optimal sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak," katanya.
Melalui koordinasi dengan BPKP dan para pemangku kepentingan lainnya, Pansus DPRD Kalimantan Selatan berharap dapat menghasilkan rekomendasi yang mampu memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola distribusi BBM bersubsidi, sehingga penyalurannya semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Penulis: H. Faidur