 |
| SOSOK: Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby, saat meninjau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di MPP Banjarbaru - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Banjarbaru kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Dalam Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah Tahun 2026, Banjarbaru berhasil menembus 25 besar pemerintah kota terbaik di Indonesia dengan nilai 87,960 atau berpredikat Sangat Baik.
Capaian tersebut menjadi indikator keberhasilan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang perizinan dan investasi. Hasil penilaian itu juga menunjukkan peningkatan dibandingkan penilaian sebelumnya pada 2024 yang memperoleh nilai 81,581 atau naik 6,379 poin.
Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
"Alhamdulillah, Kota Banjarbaru meraih kategori Sangat Baik dengan nilai 87,960. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha," ujar Lisa, Kamis (30/7/2026).
Menurutnya, penghargaan tersebut bukan menjadi alasan untuk berpuas diri, melainkan tantangan agar pelayanan publik terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
Hasil penilaian tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 204.S Tahun 2026 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2026.
Dalam kelompok pemerintah kota, Banjarbaru berada di peringkat ke-25 dari 93 kota yang dinilai secara nasional. Posisinya berada tepat di bawah Kota Samarinda dan di atas Kota Sabang serta Kota Palangka Raya.
Penilaian pemerintah pusat tidak hanya didasarkan pada jumlah perizinan yang diterbitkan. Berbagai aspek turut menjadi indikator, mulai dari kelembagaan PTSP, standar pelayanan, kompetensi sumber daya manusia, digitalisasi layanan melalui Online Single Submission (OSS), pengelolaan pengaduan masyarakat, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), hingga inovasi pelayanan publik.
Selain itu, pemerintah pusat juga menilai komitmen daerah dalam mempercepat pelaksanaan investasi melalui pendampingan pelaku usaha, penyelesaian hambatan investasi, pengawasan perizinan berbasis risiko, kepatuhan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), koordinasi lintas perangkat daerah, serta realisasi investasi.
Pengakuan nasional tersebut melengkapi capaian investasi Banjarbaru yang sebelumnya mencatat sejarah baru. Sepanjang 2025, realisasi investasi di Kota Banjarbaru mencapai Rp1,029 triliun, menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir sekaligus untuk pertama kalinya menembus angka Rp1 triliun.
Lisa menilai meningkatnya investasi menjadi bukti bahwa kepercayaan pelaku usaha terhadap Banjarbaru terus tumbuh seiring dengan membaiknya kualitas pelayanan pemerintah.
"Keberhasilan menembus angka Rp1,029 triliun adalah bukti meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi Banjarbaru. Ini adalah hasil kerja kolektif dan pelayanan yang semakin baik," katanya.
Ia berharap capaian tersebut menjadi pijakan untuk terus memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan iklim investasi yang semakin kompetitif sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lebih banyak peluang usaha di Banjarbaru.
Penulis: H. Faidur