 |
Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Firman Yusi membacakan pendapat akhir fraksi – Foto Ist |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Firman Yusi menyampaikan, pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Banjarmasin, Kamis (9/7/2026).
Firman menegaskan, Raperda tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat sekaligus wujud penerapan prinsip clean government dan good governance melalui transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik.
Selain itu, Fraksi PKS juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama pelayanan perizinan disektor investasi, usaha, pendidikan dan kesehatan agar semakin cepat, mudah dan terjangkau.
Firman turut menyoroti tingkat pengangguran di Kalsel yang mencapai 3,80 persen pada Februari 2026. Ia mendukung kebijakan pemerintah yang memfokuskan APBD pada program-program produktif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menyerap tenaga kerja.
Pada akhir penyampaiannya, Firman menegaskan Fraksi PKS menerima dan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Perda sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan mendukung pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kalsel.
Penulis: Fathur