 |
KONKERKOT: PGRI Kota Banjarmasin menggelar Konferensi Kerja Kota (Konkerkot) I Tahun 2026 di Fave Hotel Banjarmasin – Foto Ist |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin memberikan atensi khusus terhadap aspirasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Banjarmasin terkait desakan kepada pemerintah daerah untuk segera mengakomodir sisa guru honorer masuk dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Isu krusial mengenai nasib tenaga pendidik di wilayah pelosok ini mencuat di tengah perhelatan Konferensi Kerja Kota (Konkerkot) I Tahun 2026 PGRI Kota Banjarmasin yang digelar di Fave Hotel Banjarmasin, Senin (6/7/2026).
Ketua PGRI Kota Banjarmasin, Siti Sarah, membeberkan bahwa persoalan kejelasan status kepegawaian guru honorer masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera dituntaskan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin.
"Kendala yang kami hadapi di lapangan, ada beberapa teman-teman guru kita yang belum diangkat (menjadi ASN). Kami berharap seiring berjalannya waktu, Pemko Banjarmasin bisa mengakomodir guru-guru yang masih tertinggal dan belum masuk ke dalam formasi PPPK tersebut," harap Sarah di sela-sela Sidang Pleno III.
Di sisi lain, Siti Sarah menyatakan bahwa rekomendasi tertulis mengenai nasib dan kesejahteraan sekitar 3.000 tenaga pendidik—baik di bawah Disdik maupun Kemenag Banjarmasin—akan diserahkan secara kolektif kepada pemerintah.
"Mengenai kesejahteraan guru, nanti akan kami sampaikan secara kolektif bersama cabang-cabang. Mudah-mudahan Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pendidikan bisa mengakomodir program-program kerja yang kami susun nanti," tuturnya.
Selain membawa misi perjuangan hak guru, Konkerkot I yang dihadiri oleh perwakilan dari 5 cabang pengurus kecamatan dan 2 cabang khusus (Kemenag & BK) ini juga fokus pada sinkronisasi internal organisasi.
"Agenda utama kami hari ini adalah menyamakan persepsi mengenai arah kebijakan PGRI Kota Banjarmasin ke depan. Kami ingin mensinergikan program-program yang ada di tingkat kecamatan (cabang) agar selaras dengan program di tingkat kota," kunci Siti Sarah.
Menanggapi desakan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Ryan Utama, menegaskan posisi dinas sebagai mitra utama organisasi profesi guru tersebut. Ia mengapresiasi Konkerkot I ini sebagai wadah penting untuk evaluasi dan menyusun agenda strategis ke depan.
"Kita harap program-program yang dilaksanakan oleh PGRI ini bisa sinergi, bisa beririsan, dan bisa menjadi dukungan terhadap kebijakan-kebijakan dari pemerintah-pemerintah Banjarmasin khususnya di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin," kata Ryan.
Mengenai tuntutan peningkatan kesejahteraan serta pengangkatan guru honorer tertinggal, Ryan menjelaskan bahwa pemerintah melihat aspek kesejahteraan dari sudut pandang yang lebih luas, termasuk pengayaan kapasitas guru di lapangan.
"Pastikan ada aspirasi dari PGRI terkait dengan guru-guru, terkait dengan peningkatan kesejahteraan guru. Kesejahteraan ini luas, tidak hanya gaji tunjangan, tetapi juga bagaimana memperkaya pengetahuan, kemudian meningkatkan kompetensi juga," jelas Ryan.
Sebagai langkah konkret, Ryan menyebutkan mutu kompetensi guru telah dirumuskan dalam program kedinasan. Bahkan, sasarannya akan diperluas pada APBD Perubahan melalui berbagai diklat tematik yang sejalan dengan kebijakan kementerian terkait.
Sementara untuk urusan regulasi finansial dan status kepegawaian, Disdik berkomitmen penuh mengawal usulan tersebut ke tingkat pemko.
"Terkait dengan tunjangan, kenaikan dan lain-lain, itu pasti Dinas Pendidikan menjadi fasilitator untuk menyampaikan hal tersebut kepada tim yang menangani di Pemerintah Kota Banjarmasin. Dan tentunya nanti akan ada berbagai pertimbangan dari tim tersebut," pungkas Kadisdik.
Penulis: Rian