 |
| KOORDINASI: DPRD Kalsel melakukan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, H. M. Alpiya Rakhman, memimpin rapat pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel.
Rapat tersebut turut dihadiri Ketua TAPD Kalsel yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin, M.Pd., beserta jajaran perangkat daerah terkait. Di tengah jalannya pembahasan, Ketua DPRD Kalsel, Dr. H. Supian HK, S.H., M.H., juga hadir mengikuti rapat.
Dalam pertemuan itu, Banggar DPRD Kalsel dan TAPD membahas sejumlah aspek penting pengelolaan keuangan daerah, termasuk optimalisasi pendapatan daerah dan evaluasi pelaksanaan program serta kegiatan selama tahun anggaran 2025.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpiya Rakhman, mengatakan pembahasan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, pengelolaan anggaran harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
Salah satu poin yang mendapat perhatian dalam rapat ialah optimalisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalsel.
Alpiya menilai potensi penerimaan tersebut perlu terus dijaga melalui pengawasan dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pihak terkait.
“Kami berharap pengelolaan pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan sehingga mampu mendukung pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua TAPD Kalsel, H. Muhammad Syarifuddin, menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang diberikan DPRD dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD tersebut.
Menurut dia, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pembahasan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang memperkuat kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya.
Penulis: H. Faidur