 |
| BERDIRI: Ilustrasi guru ASN - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menilai penghasilan ideal guru mencapai Rp7 juta per bulan, meski tetap menyambut baik usulan gaji minimal Rp5 juta yang disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani.
Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi, mengatakan nominal Rp5 juta merupakan langkah positif untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang selama ini masih menjadi persoalan di berbagai daerah.
"Kalau Rp5 juta ya kami terima kasih sekali," kata Unifah, dikutip Jumat (26/6/2026).
Namun, menurutnya, standar kesejahteraan yang diperjuangkan PGRI selama ini berada di atas angka tersebut. Guru idealnya memperoleh gaji pokok dan tunjangan profesi dengan nilai yang seimbang.
"Kalau gaji pokoknya Rp3,5 juta maka totalnya Rp7 juta," ujarnya.
Unifah menegaskan bahwa kebijakan penghasilan guru tidak dapat diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia. Setiap daerah memiliki tingkat kebutuhan hidup dan standar upah minimum yang berbeda.
Karena itu, PGRI mendorong pemerintah menetapkan standar penghasilan minimum yang mempertimbangkan kondisi ekonomi di masing-masing wilayah.
Menurutnya, usulan gaji Rp5 juta kemungkinan sudah cukup memadai bagi banyak daerah. Namun, nominal tersebut belum tentu sesuai untuk kota besar dengan biaya hidup tinggi seperti Jakarta.
"Kalau untuk Jakarta mungkin kurang, tapi di daerah kan ada standarnya masing-masing," katanya.
PGRI berharap pembahasan peningkatan kesejahteraan guru tidak berhenti pada wacana semata. Yang terpenting, kata Unifah, adalah adanya standar penghasilan minimum yang jelas dan dapat direalisasikan secara bertahap.
"Jadi berdasarkan standar itu kami sangat senang sekali," ujarnya.
Usulan gaji minimal Rp5 juta sebelumnya disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Pernyataan itu muncul sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa gaji guru di Indonesia masih belum layak.
Presiden juga menyinggung kebocoran anggaran negara yang selama ini mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga pendidik.
Sumber: Suara.com