 |
| ILUSTRASI: Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program KUR Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Selasa (30/6/2026).
Sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin, dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel, Rusma Khazairin, SKM. Dalam sambutannya, ditegaskan bahwa UMKM memiliki peran strategis sebagai tulang punggung perekonomian daerah.
Menurutnya, sektor tersebut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Program KUR, lanjutnya, menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memberikan akses pembiayaan dengan bunga terjangkau agar pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, dan membuka lapangan pekerjaan baru.
“Keberhasilan Program KUR tidak hanya diukur dari besarnya nilai penyaluran, tetapi juga dari kualitas penyaluran yang tepat sasaran, produktif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Rusma saat membacakan sambutan Sekda.
Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan per 17 Juni 2026, realisasi penyaluran KUR di Kalimantan Selatan telah mencapai Rp2,48 triliun atau 48,18 persen dari target sebesar Rp5,15 triliun.
Penyaluran tersebut dimanfaatkan oleh 38.501 debitur dan menempatkan Kalimantan Selatan pada peringkat ke-17 nasional dari 38 provinsi.
Sektor perdagangan menjadi penerima terbesar dengan total penyaluran Rp761,03 miliar kepada 14.897 debitur. Sementara itu, skema KUR Mikro mendominasi dengan nilai Rp1,58 triliun yang dinikmati 30.687 debitur.
Dari sisi wilayah, Kota Banjarmasin mencatat penyaluran tertinggi sebesar Rp443,73 miliar kepada 5.609 debitur. Adapun BRI menjadi lembaga penyalur terbesar dengan total realisasi Rp1,63 triliun kepada 29.424 debitur.
Meski capaian tersebut dinilai positif, Pemprov Kalsel menilai masih terdapat peluang untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM yang belum terlayani.
Selain permodalan, pelaku usaha juga masih menghadapi tantangan lain, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan manajemen usaha, legalitas produk, sertifikasi, digitalisasi pemasaran, inovasi produk, hingga literasi dan inklusi keuangan.
Karena itu, pemerintah daerah mengajak seluruh bank penyalur KUR, perangkat daerah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, lembaga pembina, asosiasi usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam mendampingi UMKM agar mampu naik kelas.
“Pemerintah berharap Program KUR dipandang sebagai bagian dari ekosistem pemberdayaan UMKM yang terintegrasi, bukan sekadar fasilitas pembiayaan. Dengan kolaborasi yang semakin erat, Program KUR diyakini mampu meningkatkan produktivitas UMKM, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, mendukung pengendalian inflasi melalui peningkatan produksi, serta menciptakan lapangan kerja baru di Kalimantan Selatan,” tutupnya.
Penulis: H. Faidur