 |
| BICARA: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan keterangan terkait penataan Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Pemerintah memutuskan melakukan penataan menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama satu bulan ke depan. Langkah tersebut diambil untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen program setelah ditemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan evaluasi dilakukan menyusul arahan Presiden agar program strategis nasional tersebut berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Menurut Zulhas, secara konsep program MBG dinilai baik dan perlu dilanjutkan. Namun, berbagai temuan dalam pelaksanaannya mengharuskan pemerintah melakukan pembenahan terlebih dahulu.
“Oleh karena itu perlu waktu penataan ya. Satu bulan penataan, yang baik ya tentu diteruskan,” kata Zulhas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (11/6/2026).
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah adalah meningkatnya jumlah titik layanan melebihi rencana awal. Berdasarkan hasil evaluasi, jumlah titik yang semula dirancang sebanyak 21.000 lokasi kini bertambah menjadi 27.877 titik.
“Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877 titik ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” ujarnya.
Menurut Zulhas, lonjakan jumlah titik tersebut berpotensi menimbulkan beban anggaran yang cukup besar. Jika setiap titik tambahan membutuhkan biaya operasional sekitar Rp6 juta per hari, maka potensi pengeluaran tambahan dalam satu bulan dapat melampaui Rp1 triliun.
Selain itu, pemerintah juga menemukan peningkatan signifikan jumlah titik layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Awalnya, program hanya direncanakan mencakup sekitar 2.000 titik di kawasan tersebut.
Namun dalam perkembangannya, jumlah titik layanan di wilayah 3T meningkat menjadi 8.670 titik. Dari total itu, sebanyak 6.138 titik disebut telah memiliki surat keputusan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus utama yang akan dibenahi selama masa penataan program.
“Peningkatan jumlah titik yang cukup besar ini akan menjadi salah satu fokus penyelesaian selama masa penataan satu bulan ke depan,” kata Zulhas.
Di samping aspek tata kelola dan anggaran, pemerintah juga memberi perhatian khusus terhadap kualitas operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Evaluasi dilakukan setelah muncul sejumlah kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG di beberapa daerah.
Pemerintah menegaskan bahwa aspek keamanan pangan tidak dapat ditawar dan harus menjadi prioritas utama seluruh penyelenggara program.
“Kita tidak ada zero tolerance terhadap keamanan pangan. Walaupun satu kasus, tidak boleh lagi ada yang keracunan,” tegas Zulhas.
Selama masa penataan, pemerintah akan mengevaluasi berbagai aspek pelaksanaan MBG, mulai dari penetapan titik layanan, pengelolaan dapur SPPG, hingga mekanisme pengawasan agar program dapat berjalan lebih tertib, efisien, dan sesuai tujuan awal.
Sumber: Liputan6.com