 |
| RAPAT KERJA: Pansus BBM DPRD Kalsel bersama Hiswana Migas dan PT AKR Corporindo membahas distribusi BBM subsidi - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi DPRD Kalimantan Selatan terus mengumpulkan berbagai masukan guna menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola distribusi BBM subsidi di daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui rapat kerja bersama Hiswana Migas DPC Banjarmasin dan PT AKR Corporindo Tbk Cabang Banjarmasin, Kamis (11/6/2026). Pertemuan itu menjadi bagian dari tahapan penggalian informasi yang dilakukan Pansus sebelum menyusun rekomendasi akhir.
Ketua Pansus BBM DPRD Kalsel, H.M. Syaripuddin, mengatakan seluruh masukan dari para pemangku kepentingan akan menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Dalam rapat bersama Hiswana Migas, Pansus menerima berbagai informasi terkait kondisi penyaluran BBM subsidi yang masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satu persoalan yang mengemuka adalah ketidaksesuaian antara kuota BBM subsidi yang ditetapkan pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat di Kalimantan Selatan.
Menurut paparan Hiswana Migas, kebutuhan BBM subsidi terus meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan angkutan, aktivitas sektor perikanan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sementara kuota yang tersedia dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut.
Kondisi itu disebut menjadi salah satu faktor yang memicu antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kalimantan Selatan.
“Masukan tersebut menjadi bahan penting bagi Pansus dalam melihat persoalan distribusi BBM subsidi secara lebih menyeluruh,” kata Syaripuddin yang akrab disapa Bang Dhin.
Sementara itu, dalam pertemuan dengan PT AKR Corporindo Tbk Cabang Banjarmasin, Pansus memperoleh gambaran mengenai mekanisme distribusi BBM subsidi serta berbagai usulan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran kepada masyarakat penerima manfaat.
Bang Dhin menjelaskan seluruh hasil rapat akan dikompilasi sebagai bahan rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada pihak terkait guna memperbaiki tata kelola distribusi BBM subsidi di Kalimantan Selatan.
Ia mengungkapkan sejak dibentuk pada 26 Mei 2026, Pansus telah menemukan sejumlah persoalan di lapangan. Di antaranya terdapat SPBU yang mendapat peringatan dari Pertamina terkait penyaluran BBM bersubsidi.
Selain itu, antrean kendaraan yang masih terjadi di sejumlah SPBU juga menjadi perhatian serius Pansus karena dinilai berdampak terhadap akses masyarakat dalam memperoleh BBM subsidi.
Setelah seluruh agenda rapat dan pengumpulan data selesai, Pansus berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi guna memastikan kondisi distribusi BBM subsidi di lapangan.
“Yang pertama kami mengharapkan perbaikan tata distribusi BBM bersubsidi. Yang kedua kami tidak ingin lagi ada antrean-antrean panjang di SPBU. Yang ketiga SPBU harus menyalurkan BBM bersubsidi yang memang menjadi hak masyarakat,” ujar Bang Dhin.
Pansus berharap hasil pengawasan yang dilakukan dapat mendorong perbaikan sistem distribusi BBM subsidi sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran dan mudah diakses masyarakat yang berhak menerima.
Penulis: H. Faidur