 |
| RAMAI: Gubernur Muhidin memimpin pertemuan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan, dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan - Foto Dok Wasaka |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin meminta pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi diperkuat menyusul masih terjadinya antrean dan kelangkaan BBM di sejumlah wilayah. Evaluasi terhadap sistem pengendalian pembelian BBM subsidi berbasis QR Code juga menjadi perhatian dalam upaya memastikan penyaluran berjalan tepat sasaran.
Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan, dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan yang berlangsung di ruang kerja Kapolda Kalsel di Banjarbaru, Selasa (2/6/2026).
Pertemuan dipimpin Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan dan dihadiri Gubernur Muhidin, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Subhan Noor Yaumil, Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Iwan Fitriady, serta jajaran Polda dan manajemen Pertamina Patra Niaga.
Dalam rapat tersebut, sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab antrean dan kelangkaan BBM subsidi menjadi pembahasan utama. Di antaranya indikasi penimbunan oleh pihak tertentu serta dugaan praktik penyimpangan dalam rantai distribusi BBM.
Berdasarkan data kuota yang telah ditetapkan pemerintah, pasokan BBM subsidi di Kalimantan Selatan dinilai seharusnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, diperlukan evaluasi terhadap sistem distribusi dan pengawasan agar penyaluran tidak mengalami hambatan di lapangan.
Pihak PT Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa pembelian BBM subsidi, khususnya Solar, saat ini telah menggunakan sistem QR Code sebagai instrumen pengendalian. Sistem tersebut membatasi volume pembelian sesuai ketentuan yang berlaku dan terintegrasi dengan data pengguna.
Meski demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Pengawasan terhadap penggunaan QR Code dan verifikasi pengguna dinilai perlu diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan.
Menanggapi hal tersebut, Muhidin meminta Pertamina melakukan kajian terhadap mekanisme pengendalian yang ada, termasuk kemungkinan integrasi data kendaraan melalui Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk meningkatkan akurasi pengawasan.
"Perlu dilakukan penguatan sistem pengendalian dalam penggunaan QR Code, termasuk kajian penerapan mekanisme yang lebih ketat dengan mengintegrasikan data kendaraan melalui STNK sehingga dapat meminimalisasi penyalahgunaan BBM subsidi," ujarnya.
Gubernur juga meminta Pertamina memberikan penjelasan secara rinci mengenai sistem pengawasan yang saat ini diterapkan, termasuk langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan untuk mencegah penyimpangan distribusi.
Selain aspek pengawasan, Muhidin menyoroti pentingnya pengaturan distribusi BBM dari depo secara lebih terencana dan terkoordinasi. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk menghindari keterlambatan pasokan maupun antrean panjang di berbagai daerah.
Ia menekankan bahwa persoalan distribusi BBM subsidi tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina, aparat penegak hukum, serta pengelola SPBU agar penyaluran berjalan lancar dan tepat sasaran.
Dari hasil pembahasan, seluruh pihak sepakat bahwa penyebab antrean dan kelangkaan BBM perlu ditelusuri lebih lanjut mengingat kuota BBM subsidi yang tersedia secara data dinilai mencukupi kebutuhan masyarakat.
Selain itu, pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk dugaan penimbunan dan praktik yang menghambat distribusi, akan diperkuat melalui koordinasi lintas instansi.
Pertamina juga diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem QR Code agar pengendalian distribusi BBM subsidi semakin efektif. Hasil pertemuan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan tindak lanjut bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan, dan PT Pertamina Patra Niaga dalam upaya memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat.
Penulis: H. Faidur