 |
| SERIUS: Suasana Bimtek MPP Virtual yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Mal Pelayanan Publik (MPP) Virtual didorong menjadi bagian penting dalam transformasi pelayanan publik di Kalimantan Selatan. Upaya tersebut diperkuat melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) MPP Virtual yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan layanan publik berbasis digital yang terintegrasi dan mudah diakses masyarakat.
Kepala DPMPTSP Kalsel Endri melalui Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Informasi, Wahdatun Nissa Alkaff, mengatakan MPP merupakan terobosan penting dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia.
Menurutnya, konsep MPP mengintegrasikan layanan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, hingga sektor swasta dalam satu sistem pelayanan yang terpadu.
“Penyelenggaraan MPP diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan berkualitas bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, MPP dibangun untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, tepat, mudah dijangkau, dan efisien. Sistem tersebut juga mengedepankan prinsip keterpaduan, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, kenyamanan, dan efektivitas.
Wahdatun Nissa menuturkan, perkembangan pelayanan publik kini memasuki era baru melalui kehadiran MPP Virtual yang memungkinkan masyarakat memperoleh berbagai layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan atau lokasi MPP fisik.
“Jika MPP fisik menghadirkan berbagai layanan dalam satu lokasi, maka MPP Virtual membawa layanan tersebut langsung ke masyarakat. Ini menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi keterbatasan jarak dan akses geografis,” katanya.
Menurutnya, inovasi tersebut sangat membantu masyarakat di wilayah pedesaan, daerah terpencil, maupun kawasan perbatasan yang memiliki keterbatasan akses transportasi. MPP Virtual juga mendukung layanan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
Ia menambahkan, MPP Virtual merupakan salah satu implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan inovatif.
“Transformasi digital melalui MPP Virtual bukan sekadar mengubah layanan dari berbasis kertas menjadi digital. Lebih dari itu, transformasi ini mendorong perubahan cara pemerintah mengambil keputusan, menerima aspirasi masyarakat, serta membangun akuntabilitas publik dengan tetap mengedepankan integritas,” jelasnya.
Melalui kegiatan tersebut, DPMPTSP Kalsel berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep dan implementasi MPP Virtual sehingga dapat mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Penulis: H. Faidur