Trending

Gubernur Muhidin Bentuk Satgas Karhutla dan Perkuat Pengawasan BBM Kalsel

SOSOK: Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin memimpin rapat koordinasi pembentukan Satgas Karhutla dan pengawasan distribusi BBM - Foto Dok Wasaka

RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026 dengan membentuk Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) sekaligus memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin di Aula Mako Polda Kalsel, Banjarbaru, Rabu (10/6/2026). Pertemuan itu dihadiri unsur Forkopimda, TNI-Polri, SKK Migas, Pertamina Patra Niaga, BMKG, BPBD, DPRD Kalsel, serta sejumlah instansi terkait.

Muhidin mengatakan pembentukan satgas baru diperlukan karena struktur yang selama ini digunakan sudah cukup lama dan perlu disesuaikan dengan kondisi terkini di lapangan.

“Hari ini kita melaksanakan dua agenda kegiatan, yaitu Rapat Koordinasi Pembentukan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) dan Pengawasan Pendistribusian BBM di wilayah Polda Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Menurut dia, satgas yang akan dibentuk diminta segera mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat penanganan kebakaran hutan dan lahan serta menyiapkan langkah antisipasi yang lebih efektif.

Berdasarkan informasi BMKG yang disampaikan dalam rapat, puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Sementara Juni menjadi masa transisi menuju musim kemarau dan sebagian wilayah Kalimantan Selatan diprediksi mulai memasuki musim kemarau pada Juli.

Muhidin juga meminta seluruh pihak memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat turut diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar.

“Saat ini cuaca cukup panas. Saya minta masyarakat jangan membakar sembarangan. Kalau selesai membersihkan lahan, sampahnya lebih baik dikubur saja dan jangan dibakar karena sangat berpotensi menimbulkan titik api yang bisa menyebar ke tempat lain,” tegasnya.

Selain isu Karhutla, rapat turut membahas kondisi pasokan dan distribusi BBM di Kalimantan Selatan. Gubernur memastikan ketersediaan BBM di daerah tersebut masih aman dan tidak mengalami kekurangan pasokan.

Ia meminta pengelola SPBU mengatur pelayanan dengan baik agar antrean kendaraan tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun arus lalu lintas di kawasan perkotaan.

Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan menyebut rapat koordinasi tersebut merupakan langkah antisipatif menghadapi potensi Karhutla sekaligus menjawab berbagai persoalan distribusi BBM yang menjadi perhatian publik.

Menurutnya, Polda Kalsel telah melakukan berbagai tindakan hukum terhadap praktik premanisme di sekitar SPBU maupun dugaan penimbunan BBM.

“Polda Kalsel telah melakukan berbagai langkah penegakan hukum, termasuk menangkap hampir 100 pelaku premanisme yang beroperasi di sekitar SPBU serta menindak berbagai dugaan penimbunan BBM yang ditemukan berdasarkan laporan masyarakat maupun informasi yang viral di media sosial,” katanya.

Kapolda menegaskan kuota BBM subsidi untuk Kalimantan Selatan tetap tersedia sesuai alokasi dari BPH Migas. Penyaluran harian Biosolar mencapai sekitar 2.026 kiloliter, sedangkan Pertalite sekitar 1.872 kiloliter.

Sebagai tindak lanjut, rapat menyepakati pembentukan satgas gabungan yang melibatkan Pemprov Kalsel, Polda Kalsel, dan Pertamina untuk mengawasi distribusi BBM, termasuk melalui patroli siber terhadap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi.

BPBD Kalimantan Selatan dalam rapat tersebut melaporkan sebanyak 1.137 titik panas terpantau di berbagai wilayah. Hingga kini tercatat 25 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan luas terdampak mencapai 41,39 hektare. Kabupaten Barito Kuala juga telah menetapkan status siaga darurat Karhutla.

Sementara itu, BMKG menyebut belum ada wilayah di Kalimantan Selatan yang secara resmi memasuki musim kemarau. Namun sejumlah daerah diperkirakan akan mulai mengalaminya dalam waktu dekat. Kondisi iklim tahun 2026 juga dipengaruhi fenomena El Nino di Samudera Pasifik, meski tingkat kekeringan diprediksi tidak seberat beberapa tahun sebelumnya.

Penulis: H. Faidur

Lebih baru Lebih lama