 |
| PENUH: Ilustrasi gudang penyimpanan pupuk bersubsidi - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah lonjakan harga pupuk global. Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya tanam petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Kebijakan tersebut diumumkan di tengah tekanan global terhadap rantai pasok pupuk. Sejak Februari 2026, konflik di Timur Tengah memicu penutupan Selat Hormuz, jalur penting yang dilalui sekitar sepertiga perdagangan pupuk dunia. Di saat yang sama, China juga menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama, sehingga harga urea global melonjak lebih dari 40 persen dalam waktu singkat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut langkah tersebut sebagai bentuk antisipasi pemerintah terhadap potensi krisis pupuk global yang dapat mengganggu produksi pangan nasional.
“Presiden Prabowo sejak awal sudah melihat bahwa dunia menuju periode ketidakstabilan. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis, tetapi mengantisipasinya melalui kebijakan,” ujar Amran, Senin (4/5/2026).
Penurunan harga ini berlaku untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, mulai dari urea, NPK, hingga ZA. Pemerintah berharap kebijakan tersebut mampu menekan biaya produksi petani dan menjaga produktivitas pertanian sepanjang musim tanam 2026.
Selain menurunkan harga, pemerintah juga melakukan pembenahan pada sisi distribusi dan regulasi. Melalui instruksi presiden, sebanyak 145 regulasi terkait pupuk dipangkas untuk mempercepat penyaluran dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia hingga langsung ke petani. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini dinilai memperlambat distribusi pupuk di lapangan.
Pemerintah juga memperluas akses pupuk melalui sistem berbasis KTP serta penguatan jaringan kios hingga tingkat desa. Upaya ini ditargetkan mampu menjangkau seluruh kecamatan sentra pangan sebelum musim tanam gadu 2026.
Di sisi lain, pemerintah turut memperkuat perlindungan petani dari sisi hilir melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini ditujukan agar petani tetap memperoleh keuntungan setelah panen meski menghadapi tekanan harga global.
Amran menegaskan kondisi ketahanan pangan nasional saat ini masih tergolong kuat. Cadangan beras pemerintah disebut telah melampaui 5 juta ton dan menjadi bantalan strategis untuk menghadapi risiko perubahan iklim maupun gangguan rantai pasok global.
Pemerintah memastikan kebijakan pupuk subsidi ini menjadi bagian dari strategi menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional melalui langkah cepat, adaptif, dan terukur di tengah ketidakpastian global.
Sumber: Liputan6.com