 |
| FOTO BERSAMA: Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby menerima LHP LKPD 2025 dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Pemerintah Kota Banjarbaru menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan.
Penyerahan laporan tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Selasa (26/5/2026), bersamaan dengan kegiatan penyerahan LHP kepada pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan.
Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby hadir langsung dalam kegiatan tersebut didampingi Inspektur Kota Banjarbaru serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Dalam agenda tersebut, Erna Lisa Halaby menandatangani berita acara serah terima sekaligus menerima dokumen hasil pemeriksaan dari Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan.
Penyerahan LHP menjadi bagian penting dalam proses pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menyelesaikan proses pemeriksaan keuangan dengan baik.
Ia berharap pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas tata kelola anggaran dan pengelolaan keuangan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Banjarbaru Lisa Halaby menyampaikan terima kasih kepada tim pemeriksa BPK RI yang telah menjalankan tugas secara profesional dan independen.
Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Kota Banjarbaru untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah.
“Capaian opini bukan tujuan akhir. Yang terpenting adalah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara serius dan berkelanjutan,” ujar Wali Kota Lisa.
Ia menegaskan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan diperlukan untuk memperkuat pengendalian internal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, Erna Lisa juga mengajak seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kota Banjarbaru memperkuat komitmen dalam membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan melayani masyarakat.
Menurut dia, pengelolaan anggaran daerah harus mampu memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran daerah harus memberi manfaat bagi masyarakat dan pembangunan kota,” katanya.
Kegiatan penyerahan LHP LKPD ini menjadi bagian dari mekanisme rutin pengawasan keuangan negara yang dilakukan BPK RI terhadap pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi dasar evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.
Penulis: H. Faidur