Kementerian ATR/BPN Bahas Transformasi OTK Berbasis Wilayah untuk Perkuat Pelayanan Publik

 

RAPAT DARING: Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan memimpin pembahasan transformasi organisasi dan tata kerja Kantah berbasis wilayah bersama jajaran Kanwil dan Kantah se-Indonesia, Senin (11/5/2026) -Foto dok Rilis ATR/BPN

 

RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar diskusi bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia terkait penyusunan transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) Kantah. Transformasi tersebut diarahkan menggunakan pendekatan berbasis wilayah guna memperkuat efektivitas pelayanan publik.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengatakan transformasi organisasi perlu disusun dengan mempertimbangkan kompleksitas wilayah Indonesia yang beragam.

“Bagaimana kemudian BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam, agar lebih menjaga upaya pelayanan publik yang maksimal,” ujar Wamen Ossy dalam rapat daring, Senin (11/5/2026).

Saat ini, struktur organisasi di Kantah masih dibangun menggunakan pendekatan tematik berdasarkan fungsi dan layanan teknis, seperti Seksi Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, serta Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

Dalam tahap awal perumusan transformasi struktur organisasi tersebut, Wamen Ossy meminta seluruh jajaran melakukan kajian secara matang dan mendalam agar mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih cepat, tepat, dan responsif.

Menurutnya, pendekatan berbasis wilayah diperlukan karena persoalan pertanahan di lapangan kerap muncul berdasarkan dinamika kawasan tertentu.

“Persoalan di lapangan justru muncul dalam konteks wilayah tertentu, misal ada satu kawasan yang berkembang cepat karena ada investasi di sana, muncul kebutuhan akan sertipikasi, penataan ruang, potensi sengketa dan sebagainya. Saat ini, OTK kita menitikberatkan pada penguasaan fungsi/teknis, maka pendekatan wilayah mencoba memperkuat penguasaan lapangan dan dinamika wilayah kerja,” jelasnya.

Wamen Ossy juga memaparkan sejumlah manfaat dari penerapan OTK berbasis wilayah, di antaranya memperkuat pemahaman kondisi lapangan, memperbaiki rentang kendali organisasi, meningkatkan deteksi dini persoalan pertanahan, serta mendukung integrasi layanan berbasis data digital dan spasial.

“Kita sedang menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Ini tidak lagi kemudian dianggap sebagai penanganan secara sektoral, tapi harus menyeluruh, tidak lagi ini hanya urusan pengukuran, urusan pendaftaran, semua harus bisa memahami sehingga penguasaan wilayah menjadi penting,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan pentingnya kejelasan pembagian tugas dan fungsi hingga ke daerah, baik di tingkat Kanwil maupun Kantah. Menurutnya, spesialisasi kerja serta koordinasi antarfungsi dan rantai komando yang terstruktur menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi pelayanan ATR/BPN.

“Struktur organisasi kita ini menentukan jalannya proses pelayanan publik kita kepada masyarakat. Harapan kita ingin memberi pelayanan yg terbaik, kualitas terjamin sekaligus pengembangan SDM kita untuk memenuhi ini,” pungkas Sekjen ATR/BPN.

Sumber: Rilis ATR/BPN