 |
| DISKUSI: Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel dari Fraksi PKS Habib Hamid Bahasyim - Foto Dok Fathur |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL- Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Hamid Bahasyim mengingatkan, akan pentingnya langkah mitigasi yang lebih terukur dalam menghadapi ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan berdampak hingga akhir 2026.
"Jadi kesiapsiagaan menghadapi El Nino tidak bisa hanya dibebankan kepada BPBD tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan dukungan kebijakan yang terintegrasi," kata Habib Hamid saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi I DPRD Kalsel ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
Dirinya menilai, pola penanganan yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi referensi bagi Kalsel, terutama dalam hal koordinasi lintas sektor dan penerbitan instruksi khusus kepada seluruh SKPD untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
"Maka dari itu, penguatan koordinasi pemerintahan, kesiapan birokrasi dan percepatan kebijakan mitigasi menjadi kunci dalam melindungi masyarakat dari dampak El Nino yang diperkirakan menguat dalam beberapa bulan kedepannya," tuturnya.
Dirinya pun menekankan, dengan adanya kolaborasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, termasuk melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai salah satu langkah teknis dalam menekan risiko bencana akibat El Nino.
"Kita ingin langkah konkrit dipersiapkan sejak sekarang. Jangan sampai masyarakat menjadi pihak paling terdampak akibat keterlambatan kebijakan," jelasnya.
Penulis: Fathur