 |
| SOSOK: Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR membuka diskusi penguatan kapasitas HAM bagi ASN kesehatan di Balai Kota Banjarmasin - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Persoalan pelayanan kesehatan yang masih menyisakan keluhan masyarakat hingga ancaman darurat sampah menjadi sorotan dalam Diskusi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
Kegiatan tersebut digelar di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin, Kamis (21/5/2026), dan dibuka langsung oleh Wali Kota Muhammad Yamin HR.
Dalam sambutannya, Yamin menegaskan ASN kesehatan memiliki posisi strategis sebagai wajah pelayanan pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Melalui penguatan kapasitas ini, saya berharap ASN kesehatan semakin memahami dan menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan bukan hanya soal administrasi dan tindakan medis, tetapi juga soal menghargai martabat manusia,” ujarnya.
Selain menyoroti pelayanan kesehatan berbasis HAM, Yamin juga mengingatkan seluruh ASN agar lebih serius menghadapi persoalan sampah plastik yang masih menjadi ancaman lingkungan di Kota Banjarmasin.
Menurut dia, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan aparatur yang menjadi contoh di tengah masyarakat.
Ia meminta jajaran Dinas Kesehatan dan para pemangku kepentingan terus mengedukasi masyarakat mengenai pengurangan penggunaan plastik, pemilahan sampah, hingga pengolahan sampah dari sumber rumah tangga.
“Saya kembali mengingatkan ASN agar tidak abai terhadap persoalan sampah plastik. Dinas Kesehatan harus aktif menyampaikan edukasi kepada masyarakat terkait pengurangan penggunaan plastik, pemilahan sampah, dan pengolahan sampah dari sumbernya. Karena persoalan lingkungan juga berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Yamin mengakui kondisi darurat sampah di Banjarmasin masih menjadi tantangan yang harus segera dituntaskan.
Meski sejumlah titik penumpukan sampah mulai tertangani oleh Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah tetap membutuhkan solusi jangka panjang agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Salah satu langkah yang kini didorong yakni optimalisasi TPS 3R serta pembukaan kembali TPA Basirih dengan konsep pengolahan sampah, bukan sekadar penumpukan.
Sementara itu, Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan Kapasitas HAM Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Selatan, Karyadi, mengapresiasi tingginya partisipasi ASN dalam kegiatan tersebut.
Ia menyebut penguatan kapasitas HAM menjadi langkah penting untuk memperkuat kualitas pelayanan kesehatan yang lebih manusiawi, adil, dan inklusif.
“Kegiatan ini diikuti 260 peserta, dengan rincian 50 peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan 100 peserta dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Aparatur kesehatan merupakan garda terdepan dalam pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, sehingga pemahaman HAM harus benar-benar diterapkan dalam pelayanan,” ungkapnya.
Diskusi tersebut turut menghadirkan narasumber H. Lukman Fadlun, Muhammad Riza, dan Heryadi. Hadir pula Staf Khusus Menteri Bidang Pemenuhan HAM Kementerian Hukum dan HAM, Yoseph Adi Prasetyo, yang memberikan penguatan terkait pentingnya pelayanan publik berbasis hak asasi manusia di tengah tantangan sosial dan lingkungan yang terus berkembang.
Penulis: Realita Nugraha