![]() |
| KOMPAK: Ratusan pengurus TP PKK provinsi hingga desa melakukan foto bersama usai kegiatan sinergi lintas sektor dengan DP3AKB Kalsel - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kalimantan Selatan terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kalsel menggelar sosialisasi yang melibatkan pengurus PKK tingkat provinsi hingga desa, Senin (13/4/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua TP PKK Kalsel, Fathul Jannah Muhidin, yang diwakili Sekretaris TP PKK Kalsel, Rachmah Norlias. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan perempuan dan anak, sekaligus mengoptimalkan peran PKK di tengah masyarakat.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Rachmah, ditegaskan bahwa TPPO merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial.
“Perdagangan orang adalah salah satu kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga mengancam tatanan sosial dan masa depan generasi penerus kita,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menghadapi ancaman tersebut. “Pertemuan ini sangat penting untuk memperkuat komitmen dan kerja sama kita dalam melindungi warga Kalimantan Selatan dari ancaman tindak pidana perdagangan orang,” lanjutnya.
Rachmah mengungkapkan, meski jumlah kasus di Kalimantan Selatan relatif kecil, persoalan TPPO tetap harus diwaspadai. Hal ini tercermin dari data kepulangan pekerja migran.
“Pada triwulan I tahun 2024, tercatat sebanyak 18 pekerja migran asal Kalimantan Selatan telah dipulangkan. Meski bukan daerah sumber utama, isu ini tetap harus menjadi perhatian bersama,” jelasnya.
Ia juga menyoroti faktor sosial seperti pergaulan bebas dan gaya hidup yang dapat memicu terjadinya TPPO, bahkan melibatkan anak-anak.
“Kondisi ini tidak boleh kita biarkan. Kita harus mencegahnya dengan berbagai upaya karena dampaknya sangat besar, baik bagi individu, keluarga maupun daerah,” tegasnya.
Menurutnya, pencegahan TPPO tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor agar upaya yang dilakukan lebih efektif.
“Pencegahan TPPO, khususnya terhadap perempuan dan anak, memerlukan komitmen dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencegahan dan penanganannya dapat berjalan optimal,” katanya.
Melalui kegiatan ini, TP PKK Kalsel berharap dapat memperkuat kelembagaan serta merumuskan strategi terpadu dalam pencegahan TPPO di daerah.
“Mari kita jadikan sosialisasi ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dan merancang strategi bersama, sehingga kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, adil dan bermartabat bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.
Sumber: MC Kalsel

