 |
| MOTOR TRAIL: Ilustrasi motor Emmo JVX GT yang disebut akan dibagikan kepada SPPG - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi melakukan pembelian motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada tahun 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah dirinya mengonfirmasi langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
“Saya tanya semalam, tahun ini tidak ada. Jadi, tahun ini tidak ada lagi pembelian,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Ia mengakui sempat terjadi miskomunikasi terkait pengadaan motor listrik pada tahun sebelumnya. Purbaya mengira usulan tersebut telah ditolak, namun ternyata sebagian sudah berjalan karena kemungkinan diajukan sebelum dirinya menjabat sebagai menteri.
“Mungkin juga sudah diajukan sebelum saya jadi menteri, jadi saya nggak tahu. Tapi nanti kami lihat lagi ke depan. Yang jelas ke depan, tidak ada lagi,” ujarnya.
Meski demikian, Purbaya memastikan akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depan.
Sementara itu, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa penganggaran motor listrik untuk SPPG masuk dalam mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan.
“Pada akhir tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen telah mengajukan Surat Perintah Membayar sehingga anggarannya masuk dalam RPATA,” jelasnya.
Ia menyebutkan, hingga batas akhir penyelesaian pada 20 Maret 2026, penyedia hanya mampu merealisasikan 85,01 persen atau sebanyak 21.801 unit dari total 25.644 unit yang direncanakan.
“Sisa dana yang telah ditampung dikembalikan ke kas negara dengan penihilan RPATA bersamaan dengan pembayaran tahap dua,” katanya.
Dadan juga meluruskan informasi yang beredar terkait jumlah pengadaan motor listrik yang disebut mencapai 70 ribu unit. Menurutnya, angka tersebut tidak benar.
Ia menegaskan bahwa pengadaan motor listrik merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025, meskipun realisasi administrasi dan keuangan baru dilakukan pada 2026 melalui mekanisme resmi pemerintah.
Sumber: Antara.com