 |
| WAWANCARA: Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, memberikan keterangan terkait kegiatan presentasi kinerja dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Dimensi Penurunan Tingkat Pengangguran yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti presentasi kinerja dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Dimensi Penurunan Tingkat Pengangguran yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Rabu (1/4/2026).
Presentasi dilakukan secara virtual oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, mewakili Gubernur Kalsel H. Muhidin, dari Command Center Setda Provinsi Kalsel di Banjarbaru.
Kegiatan ini diikuti oleh 70 pemerintah daerah dari seluruh Indonesia yang terbagi dalam enam wilayah, yakni Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Dalam pemaparannya, Syarifuddin menyampaikan sejumlah capaian program penurunan tingkat pengangguran terbuka yang menjadi bagian dari visi dan misi Gubernur Muhidin bersama Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman.
“Tahun 2025 yang sudah kita programkan terkait perencanaan tenaga kerja, realisasinya mencapai 96,48 persen dengan anggaran yang telah dikeluarkan sebesar 168.122.000 rupiah. Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja juga telah dilakukan, dengan realisasi anggaran sebesar 90,05 persen. Begitu juga dengan penempatan tenaga kerja, sudah berjalan dengan persentase terealisasi sebesar 96,58 persen,” papar Syarifuddin di hadapan tim penilai.
Ia menambahkan, tiga program utama tersebut akan terus dilanjutkan pada tahun 2026 guna menjaga tren penurunan pengangguran di daerah.
Selain itu, berbagai kolaborasi strategis juga dilakukan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel, seperti pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV), kerja sama dengan KADIN dalam program pemagangan, pelatihan bersama BPJS Ketenagakerjaan termasuk bagi peserta disabilitas, hingga kerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) serta BP2MI untuk sosialisasi peluang kerja luar negeri.
“Inovasi daerah juga terus dikembangkan, salah satunya melalui Café Inklusi yang menjadi wadah pemberdayaan tenaga kerja inklusif dengan melibatkan anak berkebutuhan khusus,” jelasnya.
Menurut Syarifuddin, upaya penurunan pengangguran tidak hanya dilakukan oleh Disnakertrans, tetapi juga melibatkan berbagai SKPD lain seperti Dinas Pertanian serta Dinas Koperasi dan UKM yang turut membuka peluang kerja bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, membuka secara resmi tahapan penilaian tersebut. Ia menyampaikan bahwa setelah presentasi, proses akan dilanjutkan dengan validasi lapangan guna memastikan kesesuaian antara paparan dan kondisi riil.
Ajang ini menjadi bagian dari upaya Kemendagri melalui BSKDN dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam meningkatkan efektivitas program penurunan tingkat pengangguran di Indonesia.
Sumber: Wasaka