 |
| RAMAI: Ilustrasi pelaksanaan ibadah haji - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui Wakil Menteri Haji dan Umrah mulai menyiapkan sejumlah skenario terkait penyelenggaraan ibadah haji 2026. Langkah ini dilakukan menyusul memanasnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemerintah tengah menyusun berbagai langkah antisipatif untuk memastikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun depan.
“Berbagai skenario sedang kami persiapkan,” kata Dahnil saat dihubungi iNews.id, Sabtu (7/3/2026).
Meski demikian, Dahnil belum merinci skenario yang sedang disusun oleh pemerintah. Ia menyebut pihaknya juga akan segera membangun komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi guna memperoleh kepastian terkait pelaksanaan ibadah haji 2026.
“Termasuk pembicaraan dengan pihak Saudi Arabia (sedang disiapkan),” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang sebelumnya meminta pemerintah menyiapkan skenario terburuk terkait penyelenggaraan haji 2026. Permintaan tersebut muncul setelah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Menurut Marwan, salah satu skenario yang perlu dipertimbangkan adalah kemungkinan tidak memberangkatkan jemaah jika situasi keamanan tidak memungkinkan.
“Kita ingin pemerintah mengambil langkah-langkah. Langkah-langkah yang diambil itu mungkin berbagai alternatif. Kalau dari sisi paling aman, tidak memberangkatkan haji karena eskalasinya tidak bisa diprediksi. Tetapi itu dari sisi psikologis beragama, itu mungkin agak berat,” kata Marwan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah menyiapkan alternatif rute penerbangan bagi jemaah haji, baik saat keberangkatan maupun kepulangan, termasuk kemungkinan melewati kawasan Afrika.
“Tidak mungkin juga jemaah berlama-lama. Harus ada alternatif, umpamanya mungkinkah penerbangan dibelokkan dari Afrika?” ucap Marwan.
Marwan menambahkan pemerintah perlu melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk maskapai penerbangan dan penyedia layanan haji lainnya.
“Pemerintah kita akan dorong untuk berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk yang tadi, kalau loss layanan yang sudah dibayar itu ada penerbangan, ada hotel, ada konsumsi, kemudian ada Masyair yang di Armuzna,” ujarnya.
Sumber: Inews.id