 |
| SOSOK: Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, Firman Yusi - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, Firman Yusi, mendorong adanya realokasi belanja wajib (mandatory spending) sektor infrastruktur dalam penyusunan APBD 2027 guna mendukung program ketahanan pangan di daerah.
Firman Yusi menjelaskan, secara regulasi langkah tersebut memungkinkan dilakukan karena mengacu pada ketentuan pemerintah pusat terkait pengkodean belanja infrastruktur yang memberi ruang perluasan definisi.
"Jadi infrastruktur tidak hanya jalan dan jembatan akan tetapi juga mencakup pertanian, irigasi, lumbung pangan dan distribusi pangan," ungkap Firman Yusi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKS saat dikonfirmasi.
Ia menilai, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) perlu melakukan pemetaan ulang terhadap skema belanja infrastruktur pada tahun anggaran 2027 agar program ketahanan pangan dapat berjalan lebih optimal.
"Ketahanan pangan itu idak boleh hanya menjadi slogan tetapi harus didukung dengan anggaran yang memadai dan pengelolaan yang tepat," tuturnya.
Selain itu, Firman Yusi menyoroti besarnya porsi belanja infrastruktur yang mencapai sekitar 40 persen dari APBD. Menurutnya, sebagian anggaran tersebut seharusnya dapat diarahkan dan dikelola oleh dinas terkait seperti sektor pertanian, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, hingga kelautan dan perikanan.
Penulis: Fathur