 |
| RAMAI: Foto bersama peserta kegiatan Rakorda TPAKD se-Kalimantan Selatan - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhidin, mendorong seluruh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi program guna mendongkrak Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD).
Pesan tersebut disampaikan Gubernur melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Kalimantan Selatan, Senin (23/02/2026) di Hotel Rattan Inn.
Menurut Gubernur, peningkatan IKAD merupakan bagian dari upaya memastikan masyarakat memperoleh akses layanan keuangan yang aman, terjangkau, serta mampu mendorong aktivitas ekonomi produktif.
"TPAKD pun diarahkan pada tiga prioritas utama, yakni memperluas akses pembiayaan produktif bagi UMKM berpotensi naik kelas, mempercepat digitalisasi keuangan daerah guna memperluas jangkauan layanan, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat," ujarnya.
Langkah tersebut selaras dengan visi pembangunan daerah “Kalsel Bekerja”, yang menempatkan penguatan ekonomi inklusif berbasis potensi daerah sebagai prioritas.
Dalam kesempatan itu, Ariadi Noor juga memaparkan kondisi perekonomian Kalimantan Selatan tahun 2025 yang tumbuh 5,11 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan fondasi ekonomi daerah yang relatif kuat.
Namun, struktur ekonomi Kalsel masih didominasi sektor pertambangan dengan kontribusi 27,94 persen. Kondisi ini menjadi pengingat pentingnya transformasi ekonomi agar pertumbuhan tidak bergantung pada sektor ekstraktif.
Di sisi lain, sektor jasa keuangan menunjukkan kinerja impresif dengan pertumbuhan 10,34 persen, menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi. Hal ini menegaskan bahwa akses keuangan berperan penting dalam mendorong lahirnya aktivitas ekonomi baru, terutama bagi UMKM dan sektor produktif lainnya.
Rakorda TPAKD yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalsel ini diikuti anggota TPAKD se-Kalsel, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel Fajar Madjardi, Kepala Ditjen Perbendaharaan Kalsel Catur Arianto Widodo, para sekretaris daerah atau perwakilan, pimpinan perbankan dan sponsor keuangan, serta narasumber terkait.
Kepala OJK Provinsi Kalsel Agus Maiyo dalam laporannya menyampaikan bahwa kondisi perekonomian dan sektor keuangan Kalsel secara umum berada dalam kondisi positif dan terjaga. Penghimpunan dana masyarakat meningkat, pasar modal menunjukkan tren baik, serta aset lembaga keuangan terus bertumbuh.
Ia juga menyinggung peningkatan inklusi keuangan dalam RPJMD Kalsel serta capaian realisasi program kerja TPAKD sepanjang 2025.
Melalui sinergi yang berkelanjutan, seluruh TPAKD se-Kalsel diharapkan mampu memperluas akses keuangan dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat di Banua.
Sumber: Wasaka