 |
HADIRI KEGIATAN: Wakil Bupati Tanah Laut, H M Zazuli menghadiri agenda Penyampaian Hasil Evaluasi SPIP-T Tahun 2025 secara virtual dari Lounge VIP Setda Tanah Laut – Foto Ist |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Wakil Bupati Tanah Laut, H M Zazuli menghadiri agenda Penyampaian Hasil Evaluasi SPIP-T Tahun 2025 serta Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.
Acara yang disiarkan secara virtual pada Selasa (24/02/2026) tersebut diikuti Wabup didampingi jajaran Inspektorat dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dari Lounge VIP Setda Tanah Laut.
Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Dr. Ayi Riyanto, dalam arahannya memaparkan hasil evaluasi nasional yang menunjukkan bahwa penerapan SPIP Terintegrasi secara umum masih memerlukan penguatan pada aspek substansi dan tidak boleh sekadar menjadi pemenuhan dokumen administratif.
BPKP memberikan catatan khusus pada tiga permasalahan utama di tingkat pemerintah daerah, yakni penetapan tujuan yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (outcome), manajemen risiko yang belum optimal hingga tahap mitigasi, serta mendesaknya penguatan pada aspek pencegahan korupsi.
Salah satu poin krusial yang turut disoroti adalah mengenai penyerapan anggaran di wilayah Kalimantan Selatan yang dinilai belum maksimal. Kondisi ini mengakibatkan adanya dana daerah yang tidak termanfaatkan secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor riil maupun percepatan pembangunan infrastruktur.
Sebagai solusi, BPKP Kalsel mendorong pemerintah daerah untuk mulai menerapkan Three Lines Model atau Model Tiga Lini secara nyata guna membangun budaya manajemen risiko yang selaras di setiap tingkatan organisasi.
Merespons paparan tersebut, Wakil Bupati HM Zazuli menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk mendukung proses evaluasi dan pembinaan pada tahun 2026.
Wabup menegaskan bahwa hasil evaluasi tahun 2025 akan dijadikan bahan refleksi mendalam guna memperbaiki kualitas perencanaan anggaran agar lebih presisi, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Lebih lanjut, HM Zazuli mengharapkan adanya bimbingan berkelanjutan dari tim BPKP, terutama dalam penyusunan indikator kinerja yang memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound (SMART).
"Sinkronisasi target dengan capaian tahun-tahun sebelumnya juga menjadi fokus utama pemerintah daerah guna memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara produktif sesuai arahan Presiden," katanya.
Langkah ini diharapkan dapat menghindari pemborosan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bumi Tuntung Pandang.
Penulis: Lutfi