 |
| KOORDINASI: Suasana pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kapuas - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALTENG – Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar Forum Konsultasi Publik Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Aula MPP Kapuas, Rabu (11/2/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan akhir sebelum operasional dan peluncuran resmi MPP.
Forum dibuka Bupati Kapuas yang diwakili Wakil Bupati Kapuas Dodo. Hadir mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai, Staf Ahli Bupati Bidang KSDM, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kapuas.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati Dodo, disampaikan bahwa pemerintah dituntut semakin efektif dan adaptif di tengah masyarakat yang kian kritis. Ia menekankan bahwa kegagalan kebijakan publik maupun lemahnya implementasi dapat berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
“Karena itu pemerintah harus menetapkan prioritas kinerja, memperkuat infrastruktur dan regulasi, serta menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap perubahan,” ujar Dodo.
Menurutnya, MPP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang menjembatani kewenangan pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu tempat. Keberadaan MPP tidak menggantikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), melainkan memperluas cakupan dan perannya.
MPP disebut sebagai generasi ketiga pelayanan terpadu setelah PTSA dan PTSP, dengan konsep integrasi layanan pemerintah pusat, daerah, BUMN hingga BUMD dalam satu gedung pelayanan.
Dodo menambahkan, pembentukan MPP membutuhkan komitmen dan sinergi lintas instansi. Pemerintah berharap kehadiran MPP dapat mendorong kemudahan perizinan, percepatan layanan, serta mendukung pertumbuhan usaha dan ekonomi daerah.
Forum tersebut juga menjadi ajakan kepada instansi vertikal dan berbagai pihak untuk berkolaborasi dalam penyelenggaraan MPP Kapuas, guna menghadirkan birokrasi yang kolaboratif dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai menjelaskan bahwa gedung MPP yang dibangun pada 2025 akan diisi berbagai instansi pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Baik dari perbankan, pajak, Samsat, Dukcapil, maupun dinas-dinas tertentu akan bergabung di tempat ini,” ujar Usis.
Ia menuturkan, forum konsultasi publik digelar untuk mengidentifikasi kekurangan serta kebutuhan yang perlu dilengkapi sebelum peluncuran resmi. Dengan demikian, seluruh layanan diharapkan dapat berjalan optimal sejak awal operasional.
Menurutnya, kehadiran MPP akan memangkas waktu dan jarak tempuh masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen dan perizinan.
“Semua sudah terkoordinir di satu kantor. Jika ada persyaratan yang kurang, tidak perlu lagi ke kantor lain karena sudah tersedia di sini,” katanya.
Selain layanan tatap muka, masyarakat juga dapat memanfaatkan sistem daring melalui aplikasi DPMPTSP Kabupaten Kapuas yang telah disiapkan, sehingga akses pelayanan menjadi lebih fleksibel dan efisien.
Penulis: MR Habibi