 |
| SOSOK: Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sikap tersebut disampaikan MUI usai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Presiden Prabowo pada hari itu mengundang sekitar 40 tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dan pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Sejumlah tokoh yang hadir di antaranya Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, Wakil Ketua PBNU Saifullah Yusuf, Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum Hidayatullah Naspi Arsyad, serta tokoh Muslim Tionghoa Yusuf Hamka atau Babah Alun.
Usai pertemuan, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar menegaskan dukungan MUI terhadap keputusan Presiden Prabowo, sepanjang keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza membawa kemaslahatan bagi umat dan kemanusiaan.
“Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja. Karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan,” kata Anwar kepada wartawan.
Anwar menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat. Komitmen tersebut menjadi dasar keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza.
“Di sisi lain, komitmen beliau akan berjuang melalui Dewan Perdamaian ini untuk membantu penderitaan orang Palestina di Gaza,” ujarnya.
Menurut Anwar, Presiden Prabowo juga menyampaikan rencana bekerja sama dengan negara-negara Islam lain yang tergabung dalam BoP untuk mendorong perdamaian dunia, khususnya di Palestina. Namun, jika keanggotaan tersebut tidak membawa hasil nyata, Indonesia dan negara-negara Islam lainnya siap menarik diri.
“Apabila di kemudian hari ternyata tidak memberi kemaslahatan dan kebaikan organisasi ini kepada Palestina, kepada perdamaian dunia, maka seluruh negara-negara Islam yang berkumpul di situ akan keluar dari BoP,” tutur Anwar.
Sikap MUI tersebut berbeda dengan pernyataan sebelumnya. Pada Rabu (28/1/2026), Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis melalui akun media sosial X meminta Presiden Prabowo agar Indonesia keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza.
Dilansir dari laman resmi MUI, permintaan tersebut disampaikan karena BoP dinilai tidak berpihak kepada Palestina. MUI menilai keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut tidak wajar karena melibatkan Perdana Menteri Israel, sementara Palestina tidak dilibatkan.
MUI juga mengkritisi adanya kewajiban pembayaran iuran keanggotaan bagi negara anggota BoP serta menilai organisasi tersebut berpotensi menjadi bentuk neokolonialisme dan “perdamaian semu” yang tidak berbasis keadilan bagi Palestina.
Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani piagam keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza di sela-sela forum World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Sumber: Liputan6.com