 |
| SOSOK: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, memastikan anggaran pendidikan tahun 2026 mengalami kenaikan dan tidak dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan, alokasi dana untuk peningkatan mutu pendidikan tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
"Tidak ada pengurangan dana dari pemerintah untuk peningkatan kualitas Pendidikan," kata Mu'ti, dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraaan Program MBG di Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, dikutip dari siaran pers, Senin (20/2/2026).
Mu’ti menekankan, anggaran di kementeriannya tidak dipangkas sedikit pun untuk mendukung program MBG.
"Anggarannya malah lebih besar setelah ada MBG, karena akan ditambah Presiden. Makanya Kemendikdasmen mengajukan ABT (Anggaran Biaya Tambahan)," kata Mu’ti. Anggaran Biaya Tambahan (ABT) merupakan alokasi tambahan dalam APBN tahun berjalan yang bersifat mendesak.
Pada tahun ini, Kemendikdasmen telah mengalokasikan lebih dari Rp 14 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk revitalisasi lebih dari 11.000 satuan pendidikan. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto disebut akan menambah anggaran revitalisasi untuk 60.000 satuan pendidikan lainnya.
"Sehingga total kalau sudah masuk ke dalam APBN, kami usulkan, tahun ini, kita akan ada revitalisasi untuk 71.000 sekian Satuan Pendidikan," kata Mu'ti.
Ia juga mengungkapkan bahwa progres pembangunan satuan pendidikan yang sudah rampung hingga 100 persen saat ini telah mencapai 93 persen.
Selain revitalisasi fisik, Kemendikdasmen juga menjalankan Program Digitalisasi Pendidikan. Melalui program tersebut, bantuan Interaktif Flat Panel (IFP) atau Panel Interaktif Digital (PID) telah disalurkan ke berbagai sekolah.
IFP merupakan teknologi pembelajaran interaktif yang memungkinkan kegiatan menulis, menggambar, kolaborasi, serta terintegrasi dengan Learning Management System (LMS) dan sumber belajar digital.
"Tahun 2026, kami akan mendistribusikan IFP untuk lebih dari 325.000 Satuan Pendidikan," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu.
Sumber: Kompas.com