 |
| RAMAI: Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung transformasi nasional penyaluran bantuan sosial melalui digitalisasi. Komitmen tersebut ditunjukkan dalam kegiatan Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah yang dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam reformasi sistem bantuan sosial.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, M. Farhanie, menegaskan bahwa digitalisasi bantuan sosial merupakan langkah strategis untuk menjamin ketepatan sasaran serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program perlindungan sosial. Ia menyebut Kalimantan Selatan siap menjadi daerah percontohan di luar Pulau Jawa.
“Melalui integrasi data terpadu atau single identity, kami mendorong sinkronisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penekanan utamanya adalah pembersihan data anomali, seperti penerima fiktif atau yang sudah meninggal dunia, dengan verifikasi biometrik berbasis NIK,” kata Farhanie di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Menurut Farhanie, ke depan penyaluran bantuan sosial akan dilakukan secara non-tunai atau cashless dengan memanfaatkan berbagai instrumen digital, mulai dari dompet elektronik, QRIS, hingga kartu yang terhubung dengan aplikasi khusus. Sebagai tahap awal, Kota Banjarmasin ditetapkan sebagai lokasi uji coba sistem.
“Pilot project ini penting agar kami bisa mengidentifikasi kendala di lapangan, baik dari sisi teknis maupun kesiapan masyarakat penerima manfaat,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, memberikan perhatian serius terhadap aspek transparansi. Nantinya, seluruh aliran dana bantuan sosial dapat dipantau secara real-time melalui dasbor digital yang terhubung antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Dalam Negeri.
Selain sistem pemantauan, pemerintah daerah juga akan menyiapkan kanal pengaduan masyarakat terintegrasi khusus untuk menangani permasalahan bantuan sosial secara cepat dan tepat.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Sosial Kalimantan Selatan diminta melakukan pemetaan wilayah yang memerlukan pendampingan khusus selama masa transisi, terutama daerah dengan keterbatasan akses teknologi dan rendahnya literasi digital.
“Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, kami optimistis digitalisasi bansos tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap program perlindungan sosial,” pungkas Farhanie.
Sumber: MC Kalsel