 |
| DISKUSI: Fraksi LiMBa) membedah wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, rabu (4/2/2026) di Kompleks Universitas Sapta Mandiri Balangan - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL- Fraksi Literasi Muda Balangan (LiMBa) membedah wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menuai pro dan kontra publik.
Fraksi LiMBa menghadirkan pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Balangan Donal Simarmata dan Pemerhati Politik Banua Kadarisman.
"Kami melihat wacana tersebut penting dibawa ke dalam ruang diskusi publik di Balangan agar masyarakat mendapatkan gambaran yang berimbang, " Jelas Ketua Fraksi LiMBa Muhammad Halim Ihsan, rabu (4/2/2026) di Kompleks Universitas Sapta Mandiri Balangan.
Sementara itu, Pemerhati Politik Banua Kadarisman menilai penolakkan publik dan mahasiswa atas wacana pemiilihan kepala daerah dilakukan melalui mekanisme DPRD sebagai wujud ketidakpercayaan rakyat dan bentuk upaya partai Koalisi pemerintah mesentralisasi kekuasaan.
Ia juga menampik alasan politik berbiaya mahal ketika pemilihan langsung oleh rakyat dipertahankan. Demokrasi dan tegaknya hak daulat rakyat dikatakan memang tidak murah. Negara tidak perlu mereduksi kedaulatan yang rakyat miliki.
"Justru penyebab politik berbiaya mahal adalah partai politik itu sendiri. Partai kerap mematok tarif tertentu kepada calon kepala daerah agar dapat diusung," tegas Kadarisman.
Alasan efisiensi anggaran yang dilekatkan pada hak daulat rakyat menurutnya, sangat tidak substantif. Partai Koalisi pemerintah gagal memahami ontologis kedaulatan rakyat.
"Jalan keluar paling masuk akal adalah mereformasi oartai pikitik dan norma kepemiluan kepala daerah, " Jelas Presidium KAHMI Tabalong tersebut.
Dilain pihak, Donal Simarmata dari Kesbangpol Balangan melihat dua mekanisme tersebut sejatinya sama - sama memiliki implikasi. Tidak ada jaminan pada kedua sistem tersebut atas pemilihan kepala daerah yang lebih berkualitas.
"Namun yang pasti bahwa pemilihan kepala daerah langsung berdampak pada biaya politik yang mahal. Banyak anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraannya dan anggaran itu bisa dialihkan untuk kepentingan pembangunan," tukasnya.
Penulis: Arief Rahman