 |
| RAMAI: Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sri Lailana bersama jajaran terkait mengikuti ajang SAKIP dan ZI Award Tahun 2025 secara virtual - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Pemerintah Kota Banjarbaru kembali mencatatkan capaian dalam penguatan reformasi birokrasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarbaru menerima Predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) pada ajang SAKIP dan ZI Award Tahun 2025.
Kegiatan tersebut diikuti secara virtual dari Ruang Tamu Utama Wali Kota Banjarbaru. Wali Kota Banjarbaru diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sri Lailana yang hadir bersama Kepala Disdukcapil, Kepala Bapperida, Plt Inspektur, serta Kepala Bagian Organisasi Setdako Banjarbaru.
Raihan predikat tersebut menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi pemerintah penerima penghargaan.
“Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat kepada seluruh instansi pemerintah penerima award SAKIP berpredikat B dan Zona Integritas yang hadir secara virtual. Saya berharap bapak dan ibu terus konsisten menerapkan nilai-nilai integritas di unit kerja masing-masing serta menjadi agen perubahan agar capaian ini dapat ditularkan ke unit-unit lainnya,” ujarnya, Rabu (11/2/2026).
Ajang SAKIP dan ZI Award ini menjadi bagian dari evaluasi nasional terhadap kinerja dan integritas birokrasi. Kegiatan tersebut disaksikan secara virtual oleh 312 unit kerja penerima penghargaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Selain itu, terdapat 17 pemerintah daerah yang meningkat predikat SAKIP-nya menjadi B serta 7 pemerintah daerah lainnya naik ke predikat BB.
SAKIP merupakan sistem pengukuran kinerja instansi pemerintah yang menekankan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran berbasis hasil (outcome). Penguatan SAKIP yang sejalan dengan pembangunan Zona Integritas diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang adaptif, efisien, dan berintegritas.
Sumber: MC Banjarbaru