 |
| PENGECEKAN LAHAN: DPKP Kalsel saat melakukan survei terhadap kondisi lahan untuk komoditas sayuran - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penyesuaian program dan kegiatan Bidang Hortikultura pada tahun 2026. Penyesuaian ini dilakukan seiring kebijakan pemangkasan anggaran daerah serta sinkronisasi dengan program dan kegiatan pemerintah pusat.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman melalui Kepala Bidang Hortikultura, Amir Sahlan, menyampaikan bahwa secara umum arah program hortikultura tahun 2026 tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Program dan kegiatan hortikultura tahun 2026 menyesuaikan dengan kegiatan di pusat, di samping adanya pemangkasan anggaran,” ujar Amir Sahlan saat ditemui di ruang kerjanya di Banjarbaru, Selasa (3/2/2026).
Ia menjelaskan, keterbatasan fiskal daerah membuat anggaran Bidang Hortikultura mengalami penurunan hingga sekitar 50 persen dibandingkan tahun 2025. Meski demikian, DPKP Kalsel tetap memprioritaskan pengembangan komoditas strategis yang berpengaruh langsung terhadap pengendalian inflasi daerah.
Komoditas sayuran yang menjadi fokus utama meliputi cabai besar, cabai rawit, dan bawang merah. Sementara untuk tanaman buah, pengembangan masih diarahkan pada komoditas unggulan daerah seperti pisang, durian, dan jeruk. Selain itu, tanaman obat dan tanaman hias juga tetap masuk dalam skala prioritas pengembangan.
“Karena anggaran berkurang, volume bantuan akhirnya kami turunkan. Contohnya untuk bawang merah, yang sebelumnya untuk kebutuhan satu hektare diperlukan satu ton bibit bawang merah, namun kini kami siasati menjadi setengahnya saja yaitu 500 kg per hektare. Namun kami pastikan petani tetap mendapatkan dukungan,” jelas Amir.
Ia menegaskan, pengurangan anggaran tidak menyurutkan komitmen DPKP Kalsel dalam mengawal pembangunan sektor hortikultura, baik tanaman sayuran, buah-buahan, maupun tanaman hias di Kalimantan Selatan.
Selain itu, DPKP Kalsel juga mulai merancang pengembangan tanaman hias melati yang selama ini dikembangkan secara swadaya oleh masyarakat di Kabupaten Banjar. Meski masih terbatas, potensi komoditas tersebut dinilai cukup besar dan direncanakan akan ditingkatkan pada tahun 2027.
“Kami melihat potensi melati di Kabupaten Banjar cukup besar, namun selama ini masih swadaya. Ke depan, kami upayakan untuk dikembangkan lebih luas,” tuturnya.
Dalam mendukung pengembangan hortikultura dan tanaman pangan, DPKP Kalsel turut memanfaatkan lahan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di kawasan Bukit Merangkul, eks kawasan Sport Center. Di lokasi tersebut dikembangkan berbagai komoditas hortikultura seperti bawang merah, cabai besar, cabai rawit, dan durian, serta tanaman pangan seperti jagung, singkong, kacang tanah, dan aneka sayuran.
“Untuk hortikultura, perkembangan cabai, bawang merah, dan durian di Bukit Merangkul cukup bagus yang pasti lahan di Bukit Merangkul sangat cocok untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian. Durian bahkan sudah ada yang tumbuh besar, sehingga kami dorong pengembangannya lebih lanjut,” ungkap Amir.
Ia menambahkan, pengembangan hortikultura di Kalimantan Selatan tidak hanya mengandalkan bantuan pemerintah, tetapi juga terus didorong melalui swadaya masyarakat. Kelompok tani di sejumlah daerah tetap aktif mengembangkan berbagai komoditas sayur dan buah secara mandiri.
Terkait sebaran komoditas buah, Amir menyebutkan bahwa durian banyak dikembangkan di Kabupaten Banjar, Tanah Laut, serta sebagian wilayah Hulu Sungai Tengah (HST) dan Tabalong. Sementara komoditas pisang disalurkan berdasarkan permohonan kabupaten/kota setelah melalui proses verifikasi terhadap kelompok tani pemohon.
Adapun untuk komoditas jeruk, DPKP Kalsel masih menghadapi tantangan penurunan produktivitas akibat berkurangnya dukungan pendanaan dari pemerintah pusat sejak 2023.
“Jeruk menjadi perhatian karena pengembangan jeruk sangat didukung oleh dana APBN namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir sudah tidak ada lagi jadi hanya mengandalkan dukungan dana APBD, produktivitas jeruk, khususnya di Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar, mulai menurun. Ini yang terus kami antisipasi ke depan,” pungkasnya.
Sumber: MC Kalsel