 |
| PERESMIAN: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti, menandatangani prasasti sekolah di Kalsel - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu langkah strategis yang terus didorong adalah program revitalisasi fisik satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Komitmen tersebut disampaikan langsung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti, saat meresmikan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 di SMA Al Islam Nurul Maad, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).
Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menekankan bahwa pendidikan berkualitas tidak dapat dilepaskan dari dukungan fasilitas yang memadai serta sistem pembelajaran yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
“Pada tahun 2025, secara nasional pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp16,9 triliun untuk revitalisasi dan pembangunan sekolah baru pada 16.171 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Lebih dari 90 persen revitalisasi tersebut telah selesai dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Diharapkan akhir Januari ini seluruhnya dapat rampung 100 persen,” ujar Mu’ti.
Ia menjelaskan, masih adanya sejumlah proyek yang belum rampung disebabkan oleh kendala teknis di lapangan, terutama faktor cuaca dan kondisi geografis wilayah sekolah.
“Yang belum selesai itu disebabkan dua faktor. Pertama, faktor cuaca yang menghambat proses pembangunan. Kedua, faktor jarak dan medan yang sulit, karena beberapa sekolah berada di wilayah pegunungan sehingga pengangkutan material tidak semudah di daerah lain,” tambahnya.
Lebih lanjut, Mu’ti mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 pemerintah telah menyiapkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melanjutkan program revitalisasi terhadap sekitar 11.744 satuan pendidikan. Bahkan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, jumlah penerima program revitalisasi ditargetkan bertambah secara signifikan.
“Dengan demikian, pada tahun 2026 sedikitnya sekitar 71.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia akan menerima dukungan program revitalisasi. Bantuan ini akan diprioritaskan bagi sekolah-sekolah yang terdampak bencana serta memiliki kondisi fisik rusak berat dan memerlukan perbaikan segera,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, menyambut positif program revitalisasi yang digulirkan Kemendikdasmen. Ia menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyusun basis data kondisi infrastruktur sekolah di 13 kabupaten/kota sebagai dasar pengusulan bantuan.
Untuk tahun 2025, ratusan sekolah di Kalimantan Selatan tercatat telah menerima bantuan dana revitalisasi, meliputi 26 PAUD, 86 SD, 78 SMP, 29 SMA, 25 SMK, dan 6 SLB, dengan total anggaran tahap awal sekitar Rp232,9 miliar.
“Saat ini Disdikbud Kalsel telah menyusun database terkait infrastruktur sekolah di 13 kabupaten/kota. Idealnya, untuk menjadikan kondisi fisik sekolah layak menunjang proses pembelajaran, dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,1 triliun. Karena itu, kami sangat menyambut baik bantuan revitalisasi dari Kemendikdasmen. Baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tentu sangat terbantu, karena kita tidak bisa berjalan sendiri dalam memajukan pendidikan di Banua,” ujar Tantri.
Untuk tahun 2026, Disdikbud Kalsel kembali mengajukan usulan revitalisasi, khususnya bagi sekolah-sekolah yang terdampak bencana banjir di sejumlah wilayah.
“Sudah kami usulkan kembali, karena ternyata masih ada beberapa sekolah yang terdampak banjir. Sekolah-sekolah ini menjadi prioritas, sesuai dengan arahan Bapak Menteri, yakni sekolah yang rusak akibat bencana,” ujarnya.
Berdasarkan data sementara, sebanyak 926 sekolah di Kalimantan Selatan mengalami kerusakan akibat banjir dengan estimasi kebutuhan anggaran awal mencapai Rp319 miliar. Verifikasi lapangan akan dilakukan setelah kondisi memungkinkan guna menentukan tingkat kerusakan serta skala prioritas penanganan.
“Setelah banjir surut, kami akan mengecek langsung tingkat kerusakan di lapangan. Dari situ akan ditentukan skala prioritas berdasarkan kebutuhan dan tingkat kerusakan sekolah,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan agar layanan pendidikan di Banua dapat terus berjalan optimal dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
Sumber: MC Kalsel