 |
| PELANTIKAN: Gubernur Muhidin memimpin pembacaan sumpah jabatan - Foto Dok MC Kalsel |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin resmi melantik 11 Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja birokrasi.
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung khidmat di Banjarbaru, Selasa (6/1/2026). Acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman serta Ketua TP PKK Kalsel Hj. Fathul Jannah Muhidin.
Dalam sambutannya, Muhidin menekankan agar para pejabat yang baru dilantik tidak memerlukan waktu lama untuk beradaptasi dan segera menunjukkan kinerja yang profesional serta berintegritas.
“Jalankan tugas sebaik mungkin, jangan salahkan wewenang jabatan. Segera beradaptasi dengan tempat kerja yang baru dan jalin silaturahmi dengan bawahan juga atasan agar tercipta suasan kerja yang penuh kekompakan,” kata Muhidin.
Muhidin juga menegaskan bahwa Pemprov Kalsel akan melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja para Pejabat Tinggi Pratama melalui Sekretaris Daerah. Evaluasi tersebut, kata dia, dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas kerja dan keharmonisan dalam organisasi.
“Jadi setiap enam bulan akan kita evaluasi apakah pejabat yang bersangkutan masih pantas menempati posisi yang diamanahkan serta menjalin hubungan baik (cocok) dengan staf lain di lingkungan kerjanya. Jika tidak cocok dengan bawahannya, maka bisa saja nanti digeser, karena tidak mungkin bisa melaksanakan tugas dengan baik jika tidak menjalin silaturahmi yang baik antara atasan dan bawahan,” tegasnya.
Ia juga mengimbau para pejabat Eselon III agar secara berjenjang turut mengevaluasi kinerja pejabat Eselon IV di masing-masing perangkat daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Selatan yang baru, Noryadi, menjelaskan bahwa meskipun 11 jabatan telah terisi, masih terdapat satu jabatan yang proses pelantikannya menunggu keputusan pemerintah pusat.
“Hari ini kita melantik 11 jabatan tinggi pratama. Masih ada satu jabatan, yaitu Kepala Dinas Dukcapil, yang prosesnya masih di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kami sedang menunggu keputusan Mendagri untuk jadwal pelantikannya,” ungkap Noryadi.
Ia menambahkan, hingga kini masih terdapat dua jabatan Eselon IIA yang kosong, yakni posisi Asisten I dan Kepala Dinas ESDM. Pengisian jabatan tersebut masih menunggu arahan dari Gubernur Kalimantan Selatan.
“Selain itu, tahun 2026 ini ada empat jabatan Eselon II yang akan pensiun. Terkait apakah pengisiannya akan dilakukan secara serentak (digabung) atau tidak, kami sepenuhnya menunggu instruksi dari Bapak Gubernur,” pungkasnya.
Sumber: MC Kalsel